Komisi XI DPR

Dia berharap, reformasi di BPK dapat terjadi sebagaimana yang disampaikan Nyoman saat uji kelayakan. Sehingga, hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK jadi berkualitas, tidak hanya monoton seperti tahun sebelumnya.

Terkait pencalonan I Nyoman Suryadnyana dan Harry Z Soeratin, dia menegaskan, kedua calon tersebut tetap ikut dalam fit and proper test. "Masuk, yang jelas dia (Nyoman dan Harry) sudah masuk (fit and proper test)," terangnya.

Komisi XI DPR RI menggelar rapat internal terkait mekanisme pemilihan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Rencananya, rapat akan digelar sekira pukul 10.30 WIB, Senin (6/9).

Proses seleksi calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih dalam tahap menunggu jadwal fit and proper test di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sampai dengan saat ini, belum ada informasi resmi mengenai jadwal uji kelayakan serta jadwal pemilihan anggota badan audit negara itu.

Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar makro ekonomi, target pembangunan dan indikator pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Keputusan tersebut nantinya akan diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengapresiasi kinerja pemerintah yang berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di triwulan kedua tahun 2021. Menurutnya, program ekonomi yang selama ini dijalankan sudah berada di jalan yang benar atau on the right track.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Anis Byarwati mengapresiasi pertumbuhan positif tersebut. Namun dibalik itu peningkatan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 bukan sesuatu yang luar biasa.

Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz menyarankan kepada pemerintah agar merevisi angka pertumbuhan ekonomi 2021 yang dipatok sebesar 5 persen. Hal ini mempertimbangkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus mengalami penyesuaian pada setiap mata anggarannya.

Salah satu poin revisi PP 109/2012 tentang perluasan gambar peringatan kesehatan hingga 90 persen pada kemasan rokok.

Pemerintah telah memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Pulau Jawa dan Bali sejak 3-20 Juli 2021, menekan laju penyebaran Covid-19. Hal ini juga ditindaklanjuti dengan Permenhub yang berisi pengetatan mobilitas domestik baik darat, udara dan laut sejak tanggal 5 Juli 2021.

Anggota Komisi DPR RI, Heri Gunawan meminta, kepada pemerintah tidak memaksakan pertumbuhan ekonomi tinggi di tengah situasi pandemi Covid-19. Dia pun memaklumi jika target pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2021 sebesar 7,1 persen hingga 8,3 persen tidak tercapai.

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menyarankan program lain yang ditujukan untuk meringankan beban pengusaha agar mampu bertahan di masa pandemi juga harus segera dievaluasi dengan memperpanjang hingga akhir tahun 2021.

Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) akan memuat pengaturan yang menjembatani sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dito Ganinduto menilai, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan kelima Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP), harus mempertimbangkan perkembangan kondisi masyarakat dan dunia usaha.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Anis Byarwati mengatakan, persoalan utang Pemerintah Indonesia mencapai Rp 6.000 triliun diperlukan kajian lebih dalam mengenai rasio utang terhadap PDB agar Indonesia tidak semakin terjebak dalam utang.

Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto menegaskan, industri perbankan memiliki peran penting dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak pandemi Covid-19. Peran itu terkait penyaluran kredit bagi pelaku usaha di Tanah Air, baik sisi penawaran maupun permintaan yang ditujukan untuk konsumen.

Anggota Komisi XI DPR RI, Putri Anetta Komarudin mempertanyakan, rencana kajian pemindahan ibu kota negara (IKN) yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Sebab menurutnya, hasil kajian itu juga tak pernah dibuka ke publik.

Wakil Ketua Komisi XI, DPR RI Dolfie OFP meminta kepada pemerintah agar dapat ikut menciptakan kondisi yang meningkatkan pendapatan di daerah, yang ditopang oleh peningkatan produksi barang dan jasa melalui program pembangunan nasional ataupun proyek pembangunan.

Komisi XI DPR RI menyetujui asumsi dasar makro dan target pembangunan dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2022. Kesepakatan ini setelah adanya rapat panitia kerja (panja) Komisi XI dengan pemerintah.

Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir mengaku pesimis Indonesia bisa mengejar angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen di kuartal II-2021. Apalagi pandemi Covid-19 belum berakhir dan munculnya varian baru virus tersebut. Ekonomi RI menurutnya hanya bisa mencapai 4,5 persen.