Konflik Laut China Selatan

Indonesia, kata Prabowo, berpendapat seluruh pihak harus memahami kepentingan inti nasional negara-negara besar di kawasan. Indonesia menganggap Republik Rakyat Tiongkok sebagai determinan utama di kawasan dan dunia.

China dalam beberapa tahun terakhir meningkatkan aktivitas militernya di Laut China Selatan, termasuk membangun pulau buatan sebagai pangkalan militer dan udara.

Filipina menolak larangan menangkap ikan musim panas tahunan yang diterapkan China di Laut China Selatan yang disengketakan dan mendorong kapal-kapalnya tetap menangkap ikan di perairan wilayah negaranya.

Duterte mengakui jika negaranya melawan China di Laut China Selatan maka itu akan berujung pada kekerasan.

Muhyiddin sependapat dengan Jokowi. Dia menilai penyelesaian berdasarkan dengan prinsip undang-undang anatarbangsa, termasuk UNCLOS 1982.

Moeldoko menyampaikan, pada dasarnya Indonesia berada dalam posisi netral dalam menghadapi situasi di Laut China Selatan. Diketahui, situasi Laut China Selatan saat ini menajam dengan berbagai ketidakpastian.

Pemerintah Indonesia telah menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengizinkan pesawat mata-mata maritim P-8 Poseidon mendarat dan mengisi bahan bakar di sana.

Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono, meninjau patroli di perairan laut Natuna Utara karena meningkatnya tensi di Laut China Selatan dengan ditandai hadirnya kekuatan Angkatan Laut negara-negara yang berkepentingan sehingga menimbulkan kekhawatiran di negara-negara kawasan.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengakui klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China terhadap Laut China Selatan. Dia bilang, klaim Tiongkok tidak sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

Memantau perkembangan ini, Indonesia meminta semua pihak menahan diri. Apalagi saat ini semua negara tengah fokus berperang melawan pandemi Covid-19.

Perairan Natuna menjadi penyebab ketegangan antara Indonesia dengan China. Pasalnya, China mengklaim wilayah itu masuk ke dalam wilayahnya

Menko Polhukam Mahfud MD mengakui China memiliki SDM dan kekuatan militer yang lebih besar dari Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia tidak akan melawan secara fisik terkait kasus sengketa wilayah perairan di Natuna Utara.

Hal itu disampaikannya di sela-sela kunjungan Menko Polhukam Mahfud MD meninjau situasi pengamanan di Natuna. Sekaligus melakukan rapat koordinasi terbatas yang dilakukannya secara tertutup.

Din mendukung penyelesaian Natuna lebih mengutamakan jalan tengah atau the middle path. Sebab, Indonesia dapat melihat langkah strategis yang lebih tepat dan terukur.

Waketum Gerindra itu juga mengakui kapal milik Bakamla dan Kementerian Kelautan dan Perikanan pun terbatas. Karenanya, Dasco bakal menanyakan langsung kepada Menteri KPP yang juga koleganya di Gerindra, Edhy Prabowo.

Menurut Djayadi, kehadiran Jepang nantinya memberi sinyal posisi pemerintah Indonesia kepada China yang belakangan terlihat melintas zona ekonomi eksklusif Indonesia di kawasan Natuna.

Pengamat hubungan internasional Dinna Wisnu mengingatkan pemerintah Indonesia terkait sikap pemerintah China mengenai sengketa perairan Natuna, Kepulauan Riau. Menurut Dinna, China sedang menguji 'kesetiaan' negara kawasan Asia menyikapi perairan Natuna.

Dosen dari Universitas Bina Nusantara itu menilai sudah seharusnya pemerintah tegas menindak kapal asing masuk wilayah kedaulatan Indonesia, termasuk China. Sebab menurut dia, dari banyaknya kapal asing, kapal China seringkali memasuki wilayah yang diklaim sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Indonesia diminta tidak mengakui klaim sembilan garis putus (nine dash line) Pemerintah China yang beririsan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Natuna.

Sejak akhir tahun 2019 Indonesia kembali bersengketa dengan China perihal Laut Natuna. Belakangan ini tersebar sebuah video yang merekam proses saat TNI mengusir kapal coast guard China di perairan Natuna dilansir dari unggahan video Instagram @makassar__iinfo.