Korupsi
-
News •Hari Ini Eks Menag Yaqut Hadapi Sidang Perdana Kasus Kuota HajiEks Menag Yaqut Cholil Qoumas jalani sidang perdana korupsi kuota haji 2023–2024. SIPP PN Jakpus memuat agenda dan jadwal sidang.
-
News •Kejati NTT Diminta Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah Eks Pejuang Timor TimurPenyelesaian perkara penting karena proyek tersebut menyangkut kepentingan para eks pejuang Timtim sebagai penerima manfaat.
-
News •KPK Sita Dokumen Penting Usai Geledah Tiga Lokasi di Bengkulu, Terkait Kasus Korupsi Penyelenggara NegaraKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan dokumen dan barang elektronik setelah menggeledah tiga lokasi di Bengkulu terkait kasus dugaan korupsi. KPK Sita Dokumen Bengkulu untuk pengembangan kasus.
-
News •Pengamat: Perkara Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Ujian Penting Supremasi HukumKasus dugaan TPPU yang menjerat eks Jampidsus Febrie Adriansyah dinilai pengamat sebagai ujian krusial bagi penegakan supremasi hukum di Indonesia. Publik menanti transparansi dan akuntabilitas.
-
News •Usai Penggeledahan di Jaksel, Kejagung Telusuri 7 Perusahaan Terkait TPPU Febrie AdriansyahUsai penggeledahan di kawasan perkantoran Jakarta Selatan, Kejagung menelusuri tujuh perusahaan terkait TPPU Febrie Adriansyah. Kapuspenkum jelaskan sikap.
-
News •Eks Ketua DPRD Ponorogo Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan, Begini Duduk PerkaranyaKejari tidak menutup kemungkinan adanya penambahan nilai kerugian negara maupun tersangka lain dalam perkara ini.
-
News •KPK Duga Pengembalian Uang Amplop Raja Juli Belum SemuaKPK menduga pengembalian amplop untuk Menhut Raja Juli Antoni dari Bupati Kuansing belum utuh.
-
News •KPK Bawa Empat Koper dari Rumah Mantan Pj Wali Kota BengkuluKPK geledah Bengkulu dan membawa empat koper dari rumah mantan Pj Wali Kota Arif Gunadi. Ada pemeriksaan lanjutan di Jakarta. Ini kronologinya.
-
News •KPK Ungkap Dugaan Setoran Lain Bupati Kuansing ke KemenhutKPK menemukan indikasi pemberian uang oleh pihak Pemkab Kuansing kepada pejabat Kemenhut.
-
News •Prabowo Prihatin Banyak Kepala Daerah Terjerat KorupsiPrabowo meminta persoalan tersebut menjadi perhatian serius agar dapat segera dicarikan solusi.
-
News •Dewas KPK Terima 15 Aduan Etik, Satu Berujung Sanksi BeratDewas KPK menerima 15 aduan etik hingga Juli 2026. Dua perkara disidang, satu berujung sanksi berat. Sumpeno memaparkan rinciannya.
-
Politik •Partai Gelora Usulkan Peradilan Etika, Solusi Cepat Cegah Korupsi Sejak DiniPartai Gelora mengusulkan Peradilan Etika sebagai langkah proaktif mencegah korupsi. Bagaimana mekanisme ini dapat mempercepat penindakan pejabat nakal dan menjadi benteng awal rasuah?
-
News •Publik Diminta Tahu Asal 74 Kg Emas di Kasus Febrie AdriansyahKuasa hukum mendesak Kejagung membuktikan kepemilikan dan asal-usul 74 kg emas serta uang valas dalam perkara Febrie Adriansyah.
-
News •Mengapa Belum Ada Gubernur Kena OTT, Ini Penjelasan KPKFitroh membantah anggapan bahwa KPK sengaja lebih banyak menindak bupati atau melindungi gubernur.
-
News •Belum Ditahan Meski Tersangka, Ini Alasan Polisi Soal Sekda Lampung TengahSekda Lampung Tengah, Welly Adiwantra, sudah tersangka namun belum ditahan. Polda Lampung menunggu hasil penelitian berkas dari kejaksaan.
-
News •Ombudsman Ungkap 10 Aduan Warga sebelum Bupati Pemalang Ditangkap KPKOmbudsman sebelumnya telah mengingatkan seluruh kepala daerah di Jawa Tengah terkait kinerja layanan publik.
-
News •Korupsi Dana Satwa KBS, Sahroni Desak Audit Menyeluruh Kebun BinatangKasus korupsi dana satwa di KBS menyeret eks dirut sebagai tersangka. Sahroni mendorong hukuman berat dan audit kebun binatang milik Pemda.
-
News •Bupati Pekalongan Non Aktif Fadia Arafiq Derita Penyakit Serius, Minta Izin BerobatBupati Pekalongan non aktif Fadia Arafiq mendapat izin berobat pekan depan.
-
News •Jaksa Dakwa Mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Terima Gratifikasi Rp2,9 MiliarJaksa memaparkan dugaan intervensi pengadaan lewat PT RNB dan penerimaan gratifikasi.
-
News •Daftar Proyek Diduga Dikorupsi Bupati Lombok Barat, Totalnya Ada 32KPK menduga proyek-proyek tersebut dikendalikan melalui konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
