Korupsi e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membongkar kasus korupsi e-KTP. Setelah sekian lama kasus tersebut mengendap. KPK melimpahkan berkas dua tersangka e-KTP ke Kejaksaan pada Selasa (14/6).

Berkas dakwaan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Berkas tersebut dilimpahkan pada Selasa, 14 Juni 2022 kemarin.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan empat saksi terkait dugaan megakorupsi e-KTP. Lembaga antirasuah menyatakan bakal terus mengusut kasus yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun itu.

Hasilnya, dua orang yang sejak 2019 sudah berstatus tersangka kini ditahan demi kepentingan penyidikan.

Wajah Dua Tersangka Kasus e-KTP yang Ditahan KPK. Isnu Edhi Wijaya dan Husni Fahmi, yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2019 itu, resmi ditahan KPK terkait pengembangan kasus korupsi e-KTP yang sebelumnya menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengungkapkan, kongkalikong kasus korupsi proyek e-KTP sudah dimulai pada Tahun 2011. Kala itu tersangka Husni diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor. Padahal Husni dalam hal ini adalah Ketua Tim Teknis dan juga panitia lelang.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan, sebelum proyek e-KTP dimulai pada Tahun 2011, tersangka Husni diduga telah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak vendor.

KPK menduga Isnu melakukan pertemuan dengan Andi, Johannes Marliem dan Paulus untuk membahas pemenangan konsorsium PNRI dan menyepakati fee sebesar 5%. Sekaligus skema pembagian beban fee yang akan diberikan kepada beberapa anggota DPR RI dan pejabat pada Kementerian Dalam Negeri.

Isnu Edhy Wijaya dan Husni Fahmi ditetapkan KPK sebagai tersangka sejak Agustus 2019.

KPK berharap otoritas Singapura membantu memudahkan dalam memeriksa tersangka megakorupsi e-KTP itu.

Alexander Marwata menyatakan pihaknya telah mempertimbangkan semua alat bukti dalam menyusun surat dakwaan Setyo Novanto. Termasuk tidak adanya nama Ganjar Pranowo dan Yasonna Laoly juga dengan melihat bukti terkait.

KPK juga memeriksa Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan/ mantan Direktur Utama PT LEN Industri Wahyudin Bagenda untuk tersangka Paulus Tannos dalam penyidikan kasus tersebut.

Isnu Edhi Wijaya diperiksa KPK pada Rabu, 1 Desember 2021. Dia diperiksa terkait dugaan aliran dana e-KTP sekaligus posisinya sebagai pelaksana proyek e-KTP.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengakui adanya kendala dalam memeriksa Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos. Kendala terjadi karena tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP itu tinggal di Singapura.

Untuk diketahui, Andi merupakan terpidana perkara korupsi KTP-el. Saat ini, ia sedang menjalani pidana penjara selama 13 tahun di Lapas Kelas I Tangerang berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada September 2018.

Masih belum diketahui apa yang akan digali dari Harry Sapto. Namun Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sempat mengakui ada kendala dalam memeriksa Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos.

Paulus Tannos adalah tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (e-KTP).

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tanos, tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Karyoto mengatakan, pandemi Covid-19 tutur menjadi hambatan penanganan kasus korupsi e-KTP. Penyidik tentunya kesulitan untuk menjemput saksi-saksi yang berada di luar negeri untuk dimintai keterangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melelang satu unit mobil Merk Landrover, Type Range Rover 5.0L 4 X 4, Warna Hitam. Mobil tersebut merupakan rampasan negara dari mantan anggota Komisi II DPR RI, Markus Nari yang terlibat kasus megakorupsi pengadaan e-KTP.