Korupsi Kuota Haji

Gus Yaqut juga menjawab dakwaan merugikan negara Rp 622 miliar.

Kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas menyiapkan perlawanan atas dakwaan KPK di kasus kuota haji tambahan.

Kubu Gus Yaqut menilai, ada sejumlah fakta yang dinilai tidak diuraikan secara utuh dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yaqut didakwa Rp 622 miliar dalam kasus dugaan kuota haji.

Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas jalani sidang perdana korupsi kuota haji 2023–2024. SIPP PN Jakpus memuat agenda dan jadwal sidang.

Ini permohonan praperadilan kedua Asrul Azis Taba kepada KPK.

Saat tiba di gedung KPK, Yaqut memilih irit bicara kepada awak media.

Yaqut masih dirawat di rumah sakit setelah mengalami gangguan pencernaan.

Yang bersangkutan sebelumnya tidak dapat memenuhi panggilan karena masih menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.

Temuan itu terungkap usai penyidik mendalami aliran dana yang melibatkan sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kuota haji khusus.

ISM dan ASR bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama diduga berperan dalam pengaturan pengisian kuota tambahan haji khusus.

KPK terus mendalami peran Fuad Hasan Masyhur, pemilik Maktour, dalam kasus korupsi kuota haji setelah menahan dua tersangka baru, memicu pertanyaan tentang keterlibatannya.

KPK mendalami dugaan aliran dana korupsi haji senilai 406 ribu dolar AS dari Asrul Azis Taba yang disebut bagian dari 1 juta dolar AS disiapkan untuk Pansus DPR.

Meski tidak bisa merayakan Iduladha bersama, Eny Retno selaku istri bersyukur masih bisa menjenguk Gus Yaqut.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan yang bersangkutan guna melengkapi keterangan yang masih kurang.

Hilman diperiksa terkait kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2023-2024.

Penggalian keterangan oleh saksi dilakukan secara maksimal. Tujuannya, agar semua temuan ada bukti valid untuk dipertanggung jawabkan.

Muhadjir akhirnya memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2022.

Pemeriksaan kasus dugaan korupsi kuota haji kembali berlanjut di KPK.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Pasetyo, yang bersangkutan mengaku berhalangan dan minta penjadwalan ulang.