laksamana sukardi

Salah satu kekeliruan yang sering terjadi adalah menganggap bahwa setiap kredit bermasalah otomatis merupakan kerugian negara.

Saat pelemahan mata uang tidak lagi sekadar persoalan fundamental.

Deep play yaitu sebuah permainan dengan taruhan tinggi yang secara rasional seharusnya tidak diikuti, tetapi tetap dijalankan karena sarat makna simbolik.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah: apakah komitmen belanja negara tumbuh lebih cepat dibandingkan kapasitas penerimaannya?

Pada 2024, skor Indonesia tercatat 37 dengan peringkat 99. Artinya, terjadi penurunan baik dari sisi skor maupun posisi.

Penilaian Moody’s menjadi rujukan utama bagi investor global, dana pensiun, lembaga keuangan, dan regulator dalam mengukur risiko.

Saat ini, free float rata-rata saham Indonesia berada di kisaran 7–9 persen, sementara lebih dari 60 persen kapitalisasi pasar dikuasai oleh pemegang saham.

Tri berpendapat, judul Belenggu Nalar yang dipilih Laksamana Sukardi sangat visioner.

Komorbid bangsa dimaksud Sukardi sudah dirangkum dalam sebuah buku karyanya berjudul Pancasalah.

Dalam posisi ini, Laksamana Sukardi berdampingan dengan mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum yang sebentar lagi akan bebas dari penjara.

Mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi mengakui bahwa pemerintahan Joko Widodo patut diacungi jempol atas keberhasilan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Laksamana Sukardi mengatakan mengungkapkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi Inalum pasca divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Di antaranya mengenai governance atau tata kelola.

"Komisi III akan mengawal dan mendukung, apalagi sekarang bicara BLBI money laundrynya kebangetan," ujar Ruhut

KPK mulai bergerak mengusut dugaan penyimpangan SKL BLBI pada 2008 saat masih di bawah kepemimpinan Antasari Azhar.

Kasus ini mencuat saat KPK dipimpin Antasari dan Megawati menjabat sebagai presiden. Sukardi kala itu menteri BUMN.

Rini dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus penerbitan SKL untuk menyelesaikan BLBI.

Pagi ini Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Mariani Soemarmo Soewandi diperiksa KPK.

"Jadi ada Tap MPR yang kalau beliau melanggar, beliau (Megawati) bisa dimakzulkan," ujar Laksamana.

KPK menyelidiki apakah dalam proses pemberian SKL itu ditemukan tindak pidana korupsi atau tidak.

Menurut Sukardi, saat itu Presiden Megawati didesak memberikan kepastian hukum untuk menyelesaikan kasus BLBI.