Lemhannas

Bahas RUU Wawasan Nusantara, DPD RI Audiensi dengan Lemhanas. Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI melakukan audiensi dengan Lembaga Ketahanan Nasional(LEMHANAS) RI. Audiensi DPD RI dan Lemhanas membahas RUU tentang Wawasan Nusantara yang diinisiasi oleh DPD RI.

Menurutnya, positive people dan positive power akan meningkatkan pemahaman orang atas apa yang harus mereka siapkan untuk masa depan. Jangan sampai ada terjun ke dunia yang tidak mereka tahu, sehingga hanya menjadi follower.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melihat tingkat toleransi di Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2010. Ini terlihat dari tingginya tingkat intoleransi yang ditandai maraknya konflik sosial di masyarakat, masalah kerukunan sosial dan solidaritas sosial.

Kepala Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Dadan Umar Daihani mengatakan bahwa ketahanan Indonesia cukup tangguh. Menurutnya, indeks ketahanan politik nasional berada dalam kondisi cukup baik.

Panglima TNI dan Menhan Hadiri Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR. Rapat membahas mengenai pertahanan dan keamanan wilayah negara.

Presiden Joko Widodo menerima Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIV dan LV Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/11). Jokowi menekankan setidaknya ada tiga peluang dalam negeri bisa direbut negara lain.

Menurut Agus, PKI memicu peristiwa sejarah di Bandar Betsi, yang menimbulkan korban dari pihak militer.

Zona Integritas Bebas Korupsi tersebut nantinya akan membuat dan memaksa Lemhannas agar bekerja secara transparan.

Lemhannas memperingati hari jadinya yang ke-51.

"Kalau Presiden mengatakan satu kata buat saya seratus kata itu," tandasnya.

Sejumlah petinggi lembaga negara dan menteri-menteri Kabinet Kerja turut hadir dalam pelantikan ini

Menurut Gubernur Lemhannas, Budi Susilo, setelah 3 dekade akhirnya kepala negara kembali datang ke lembaganya.

Menurut Megawati, Lemhanas merupakan wadah untuk menggembleng calon pemimpin, bukan lembaga tukang stempel.

Suhardi tak pernah terlihat batang hidungnya setelah didepak dari Kabareskrim Polri setelah ramai kasus Komjen BG.