LSI

Publik membantah argumen yang menyebut praktik politik uang sebagai dasar dilaksanakannya pilkada oleh DPRD.

Sebanyak 45,5 persen responden menyatakan pilkada langsung berbiaya mahal.

"Atas dasar itu, bisa diartikan bahwa dukungan yang besar terhadap pilkada langsung datang dari semua kalangan."

Dodi mengatakan sebanyak 5,8 persen responden menghendaki pilkada dilaksanakan oleh DPRD.

Tidak menutup kemungkinan partai yang berusia 50 tahun ini akan ditinggal pemilihnya apabila menolak Perppu Pilkada.

Namun publik merespons negatif sikap Golkar menolak Perppu Pilkada.

"Seolah habis manis sepah dibuang. SBY seolah tak dianggap penting lagi," nilai Denny.

Di media sosial, setelah pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM, hashtag #ShameonYouJokowi jadi trending topic.

Memang benar bahwa secara hukum tak ada aturan yang dilanggar jika kabinet tak kunjung diumumkan presiden terpilih.

Jika perppu ditolak DPR, SBY akan dijuluki Bapak Pilkada Tak Langsung oleh publik.

Perppu Pilkada bisa menyelamatkan demokrasi yang telah terjadi sejak era Reformasi.

"Demokrasi harusnya gak bokek tokek 3X"

LSI punya maksud yakni berharap bisa ditunjuk sebagai lembaga survei rekanan buat Partai Demokrat.

Sikap Demokrat yang masih mengambang membuat semua kalangan bertanya-tanya.

Pemilih Partai Demokrat juga akan menyalahkan SBY jika pilkada jadi melalui DPRD.

83,07 persen responden salahkan SBY, karena SBY dinilai tokoh kunci menghentikan upaya pengebirian hak politik rakyat.

"Kalau APBD DKI Jakarta sebesar Rp 72 triliun, maka proporsi biaya pilkada hanyalah 0,0007 persen."

Jika RUU Pilkada lolos maka akan menjadi ancaman buat pemerintahan Jokowi-JK ke depan.

Hanya 8,79 persen pendukung Prabowo-Hatta sepakat pilkada tak langsung.

Rakyat berharap di akhir massa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mendukung Pilkada oleh DPRD.