Mahfudz Siddiq

Sebagai warga Jakarta, Mahfudz menyampaikan kekecewaannya dengan mengirim surat terbuka kepada Ahok.

Jokowi diminta tidak perlu takut dengan citra pemerintah yang melorot lantaran pemberitaan media.

Presiden Joko Widodo diharapkan bersikap tegas untuk mendorong reformasi Polri.

RUU Kamnas era SBY gagal disahkan karena masih ada tarik menarik kepentingan antara TNI dan Polri.

Menurut Mahfudz, larangan menteri datang ke DPR justru membuat situasi politik makin panas.

"Interpelasi hal biasa sama saja dengan rapat," kata Aziz.

Menurut Mahfudz, pernyataan Jokowi itu bisa jadi blunder bagi pemerintah karena kekuatan laut Indonesia belum optimal.

Menurut Mahfudz, selama ini kinerja petinggi di kedua intitusi tersebut, tidak berjalan efektif.

"Aparat polisi dan prajurit TNI tidak boleh bersentuhan dengan urusan-urusan di luar tupoksi yang diatur UU."

"Mabes Polri dan Mabes TNI harus segera duduk bersama bahas serius. Tidak sekedar pernyataan terbuka," kata Mahfudz.

Mereka menilai cara promosi program poros maritim Jokowi seperti seorang marketing yang hendak menjual barang dagangan.

Kesepakatan damai antara dua kubu di DPR tak kunjung tercapai. Sudah sebulan lebih para wakil rakyat tak bekerja.

Bahkan banyak anggota fraksi-fraksi di KMP menyatakan siap jika kubu KIH terus bertahan dengan DPR tandingannya.

Pujian mengalir untuk Jokowi yang menyita perhatian di APEC. Namun masih ada juga yang mengkritiknya.

Setiap WNI tidak boleh ikut wajib militer di negara mana pun.

Mahfudz menilai, Jokowi tidak menyampaikan visi dan sikap politiknya yang mendasari semua tawaran kerjasama ekonomi.

"Kalau mau bertarung, tarung secara fair di atas ring, buka baju. Kita tarung di sana," ujar Effendi Simbolon.

"Kalau sampai Januari 2015 masalah tidak selesai, pemerintah akan tersandera," kata Mahfudz Siddiq.

"Kami menghadang lajunya syahwat berkuasa yang tidak memandang lagi azas dan keteraturan," ujar Effendi.

"PPP juga sekarang abu-abu juga. Menjadi bagian dari KMP atau KIH enggak jelas-jelas amat."