Mal Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Tangerang berhasil menarik Investasi Tangerang signifikan berkat digitalisasi layanan perizinan, mencapai Rp5,45 triliun di triwulan I 2026 dan serap ribuan tenaga kerja.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Rejang Lebong telah menerbitkan 3.754 izin usaha Rejang Lebong sejak awal 2024, menandakan geliat ekonomi masyarakat yang signifikan.

Pemerintah Kota Kupang menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menerbitkan 1.001 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru per April 2026, memfasilitasi legalitas dan akses permodalan bagi pelaku usaha.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mimika mengalokasikan anggaran sebesar Rp28 miliar untuk pembangunan kantor baru, demi optimalkan pelayanan publik terintegrasi di wilayah tersebut.

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau langsung Program Perumahan Rakyat di Minahasa, Sulawesi Utara, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Mendagri Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah di Sulawesi Utara untuk mengoptimalkan Program Prioritas Nasional, demi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Mendagri menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap program perumahan rakyat.

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau memfasilitasi kerja sama antara pedagang dan Bulog untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasar, sekaligus memudahkan akses distribusi barang pokok bagi pelaku usaha.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengintensifkan penguatan sistem Perizinan Satu Pintu secara terintegrasi guna memberantas praktik pungutan liar dan mengoptimalkan iklim investasi di daerahnya.

Pemda juga dapat mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang memuat layanan perizinan PBG dan BPHTB.

Nuntjik datang ke MPP Gowa untuk mengurus surat perpindahan domisili di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung bersama Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP) Kabupaten Bangka Tengah memperkuat sinergi layanan publik demi pelayanan yang lebih terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.

Dinas Dukcapil Kota Depok kini menerapkan kerja hybrid setiap Kamis, menggabungkan WFH dan WFO. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Kupang dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang mempererat sinergi dalam upaya pencegahan TPPO dan peningkatan layanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik, guna melindungi warga dan memudahkan akses masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarmasin sedang menggodok aturan baru untuk mempermudah Perizinan Berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), memastikan proses yang lebih sederhana dan transparan bagi pelaku usaha.

Pemerintah Kabupaten Bogor berencana membangun dua Mal Pelayanan Publik Bogor di wilayah barat dan timur, bertujuan mendekatkan layanan serta memicu pertumbuhan ekonomi lokal.

Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto tengah mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah, untuk itu dia meminta seluruh pemerintah daerah berperan aktif.

Menurut Mendagri langkah ini perlu dilakukan agar kebijakan tersebut semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pemerintah Kota Singkawang menjadikan peningkatan investasi sebagai strategi utama untuk mendukung efisiensi anggaran dan memperkuat pembangunan daerah di tengah keterbatasan dana.

Kementerian Perhubungan memperpanjang perjanjian pinjam pakai Terminal Dhaksinarga Gunungkidul, sebuah langkah strategis dalam optimalisasi aset negara untuk Mal Pelayanan Publik. Simak detailnya!