Mendagri Tito Karnavian

Aceh Tamiang menjadi salah satu daerah terdampak bencana cukup berat, khususnya akibat banjir yang menyisakan lumpur dengan ketinggian mencapai beberapa meter.

Selain mempercepat pembangunan huntap dan huntara untuk penyintas bencana, Satgas PRR juga menggelontorkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana.

Provinsi Aceh yang meliputi Kabupaten Aceh Utara mencatat volume kayu sebanyak 2.112,11 meter kubik telah dimanfaatkan untuk pembangunan huntara.

Kebijakan ini bukan sekadar fleksibilitas kerja, melainkan bagian dari upaya penyesuaian budaya kerja di lingkungan pemerintahan.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan keterlibatan lintas sektor menjadi kunci percepatan penanganan di wilayah terdampak.

Berdasarkan data Satgas PRR per 31 Maret sebagian besar jembatan di titik terisolasi di tiga daerah terdampak telah rampung dibangun.

Adapun selama melaksanakan tugas kedinasan secara WFH, ASN daerah diminta tetap aktif sehingga dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik.

Satgas PRR juga terus melakukan pemulihan ruang kelas agar fasdik yang layak bisa menjaga semangat belajar siswa yang masih menggelar pembelajaran di tenda.

Mendagri juga mengapresiasi Menteri PKP Maruarar Sirait atas kontribusinya terhadap rakyat kecil melalui program perumahan.

Mendagri Tito minta daerah efisiensi anggaran dan tingkatkan PAD untuk bayar PPPK. Belanja seremonial dinilai bisa dipangkas demi gaji pegawai.

Mendagri mengingatkan ASN Kemendagri dan BNPP agar terus membantu Pemda serta Kementerian/Lembaga, terutama dalam menjalankan program prioritas Presiden.

Kemendagri juga aktif mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.

Kebijakan untuk bekerja dari rumah (WFH) demi penghematan energi akan diumumkan pada hari Selasa, 31 Maret 2026, yaitu besok.

Dari total alokasi 62.990 jiwa yang direncanakan, sebanyak 54.585 jiwa telah menerima haknya dengan total dana tersalurkan mencapai Rp 272,726 miliar.

Langkah pembersihan lumpur ini dilakukan untuk memulihkan aktivitas masyarakat serta memastikan fasilitas publik yang sempat terdampak banjir & longsor.

Pembangunan huntap di lokasi tersebut merupakan salah satu contoh skema komunal dengan dukungan dari pihak nonpemerintah, dalam hal ini Yayasan Buddha Tzu Chi.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan tersebut, Tito menginstruksikan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu agar segera membentuk tim khusus pendataan.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menyerahkan 120 unit huntap Tapanuli Selatan kepada korban bencana hidrometeorologi, menandai penanganan tercepat di wilayah tersebut.

Pemerintah pusat terus menggenjot percepatan Pembangunan Huntap Bencana Sumatera bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi, memastikan mereka segera memiliki hunian layak dan permanen.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah menyediakan Data Korban Bencana berbasis nama dan alamat guna mempercepat penyaluran bantuan serta rehabilitasi pascabencana.