Menko Polhukam Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membenarkan informasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sedang mengusut kasus jaringan penjualan organ ginjal.

Menko Polhukam Mahfud MD mengumpulkan sejumlah stakeholder guna membahas polemik pondok pesantre, Al-Zaytun, Sabtu (24/6). Hadir dalam pertemuan itu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil akan melaporkan kepada Mahfud MD soal hasil klarifikasi kepada pimpinan Ponpes Al-Zaytun.

Program-program pemulihan hak korban pelanggaran HAM berat itu, yang melibatkan 19 kementerian/lembaga.

Menko Polhukam Mahfud Md masih mendalami polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Mahfud mengaku sudah berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menuntaskan kisruh Al Zaytun. Selain itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini akan mengonfirmasi ke tim investigasi yang dibentuk.

Kasus utang pengusaha Jusuf Hamka alias Haji Naga semakin ramai. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, negara memang sudah mengakui bahwa memang memiliki utang kepada Jusuf Hamka.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan, negara memang sudah mengakui bahwa memang memiliki utang kepada Pengusaha Jalan Tol Jusuf Hamka.

"Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan lainnya, termasuk dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu sudah ada di situ memutuskan untuk membayar," kata Mahfud MD.

"Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat," sambungnya.

Potret gaya Menko Polhukam RI Mahfud MD saat naik helikopter. Pose santai saat tumpang kaki sambil melihat ponsel ramai jadi sorotan. Simak ulasan selengkapnya:

Anggota Komisi III DPR RI dari PPP, Arsul Sani meminta Menko Polhukam, Mahfud MD membongkar tuduhan praktik korupsi dan konflik kepentingan yang terjadi di DPR. Arsul meminta Mahfud MD mengungkap, nama-nama anggota DPR yang terlibat transaksi korupsi.

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan saat ini banyak penyusup di struktur pemerintahan. Menurutnya, penyusup tersebut ingin melemahkan pemerintah.

Mahfud menjelaskan putusan MK tersebut inkonsisten karena UU KPK yang digunakan untuk mengangkat KPK era Firli masih berlaku masa jabatan empat tahun. Dia heran kenapa perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK tidak berlaku pada periode berikutnya.

Mahfud menjelaskan bahwa tim ini tidak akan menangani kasus hukum yang tak kunjung usai. Justru, kata Mahfud, tim ini dibentuk untuk merumuskan konsep guna mereformasi dunia hukum.

Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum yang ditandatangani pada 23 Mei 2023 lalu.

Mahfud menjelaskan, Keppres akan diterbitkan setelah masa jabatan pimpinan KPK era Firli Bahuri cs habis pada 19 Desember.

Mahfud mengatakan, pemerintah kurang sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi, pemerintah tunduk terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Mahfud enggan membeberkan hasil temuannya. Dia menuturkan, hasil analisis itu akan diumumkan usai dia bertemu dengan Jokowi.

Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan kepada para pejabat pemerintah serta masyarakat termasuk juga pengacara agar tidak merintangi upaya pengungkapan kasus TPPU.

Mahfud MD menyebutkan punya pilihan politik yang berbeda merupakan hal yang lumrah, namun dalam mengapresiasikannya harus tetap pada koridor, dan juga tidak boleh pula apresiasi dukungan itu dihalang-halangi.