menkum

Menkum Tanggapi Kasus SPG GIIAS, Tegaskan Merekam Tanpa Izin Langgar Hukum

Pelaku dapat dijerat dengan sejumlah aturan, mulai dari KUHP, UU ITE, hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Menkum Ungkap 2 Keuntungan Daftarkan Kekayaan Intelektual Industri Olahraga

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan berbagai keuntungan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi sektor industri olahraga.

Menkum Supratman Bahas KUHP dan Transformasi Digital dengan Pemred Media

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menggelar silaturahmi dengan pemimpin redaksi media nasional, membahas isu krusial seperti KUHP, KUHAP, hingga agenda transformasi digital yang menjadi fokus utama Kementerian Hukum.

Menkum sebut Pembentukan Posbakum Punya Tujuan Agar Perkara Hukum Tak Berlarut-larut

Tujuan pembentukan posbakum adalah memastikan perkara hukum dapat ditangani lebih cepat dan tidak berlarut-larut.

Menkum Supratman Sampaikan Capaian Pemerintahan Presiden Prabowo ke Anggota Justice Action Coalition di Madrid

Di hadapan anggota Justice Action Coalition, selama bertahun-tahun, Indonesia telah berhasil menerapkan program keadilan yang berpusat pada masyarakat.

Warga Jakarta Bisa Dapat Bantuan Hukum Gratis

Langkah ini merupkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan hak atas keadilan semua warga Jakarta.

Menguak Angka Fantastis: Penyederhanaan Regulasi Pupuk Pangkas 143 Aturan, Menkum Tegaskan Perkuat Ketahanan Pangan

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas tegaskan **penyederhanaan regulasi** pupuk pangkas 143 aturan, kunci perkuat ketahanan pangan nasional. Apa dampaknya bagi petani dan negara? Temukan jawabannya di sini.

Tahukah Anda? Menkum Kampanyekan Protokol Jakarta di ASEAN, Dorong Keadilan Royalti Global

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memperkenalkan gagasan Protokol Jakarta di forum ASEAN. Inisiatif ini bertujuan memastikan keadilan royalti dari platform global untuk kekayaan intelektual, sebuah langkah penting bagi para pencipta.

Blak-blakan Menkum Supratman Akui Lalai Urus Royalti Musisi, Ingatkan LMKN Tak Bebani UMKM

Supratman pun telah meminta kepada komisioner baru di Lembaga Manajemen Kolektif Indonesia (LMKN) tahun 2025-2028, agar segera bekerja melakukan evaluasi.