Misbakhun

Mantan pegawai di Direktorat Jenderal Pajak itu menegaskan, keputusan pemerintahan Presiden Jokowi menguasai mayoritas saham PTFI merupakan hal membanggakan. Sebab, Indonesia kini tidak hanya menguasai mayoritas saham PTFI, tetapi juga menjadi pengendali perusahaan pertambangan yang beroperasi di Pegunungan Jayawijaya.

Misbakhun yang hadir dalam peluncuran tersebut menambahkan, penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi awal dan tonggak bagi keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMKM.

Misbakhun menilai, AHY belum punya pengalaman dalam percaturan politik nasional tingkat tinggi. Menurutnya, putra sulung Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga belum pantas secara head to head mengkritik Presiden Jokowi secara langsung.

Misbakhun juga tak menafikan kerja sama berbagai pihak sehingga proses mudik Lebaran makin lancar. Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) gencar mempromosikan jalur alternatif, terutama di bagian selatan Pulau Jawa.

Legislator Partai Golkar Mukhamad Misbakhun memanfaatkan hari-hari terakhir Ramadan 2018 untuk menggencarkan kegiatan sosial bagi konstituennya. Selama dua hari berturut-turut, anggota Komisi XI DPR itu menghadiri acara keagamaan yang disertai pemberian santunan bagi anak-anak yatim dan kaum duafa di Pasuruan.

Misbakhun mengatakan bahwa Jokowi merupakan figur yang islami. Anggota DPR dari daerah pemilihan Jatim II yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo itu menuturkan, Jokowi juga sangat dekat dengan para kiai dan pengasuh pondok pesantren.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun memanfaatkan bulan Ramadan 2018 untuk ikut menyosialisasikan gerakan non-tunai yang sudah menjadi program bersama pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

Misbakhun juga sempat mengajak mahasiswa Indonesia untuk selalu optimis. Menurutnya, Indonesia harus menghadapi Revolusi Industri 4.0 dengan penuh optimisme.

Berbicara di hadapan sekitar 300 mahasiswa pascasarjana Keimyung University, Misbakhun menyampaikan materi berjudul 'Indonesia on Jokowi's Presidency Era'. Legislator Partai Golkar itu memaparkan, Presiden Jokowi mengusung konsep Nawacita untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, RUU Konsultan Pajak juga demi melindungi kepentingan masyarakat, menunjang perkembangan perekonomian nasional yang sehat efisien dan transparan, memelihara integritas profesi konsultan pajak, serta melindungi kepentingan profesi konsultan pajak sesuai dengan standar dan kode etik prof

Konsultan pajak berkiprah dalam mendukung penerimaan negara dalam bentuk pajak. Karena itu, dia memandang aturan mengenai konsultan pajak perlu disiapkan.

Ketua Departemen DPP Golkar bidang Pengawasan Pembangunan itu menambahkan, program Presiden Jokowi yang perlu dilanjutkan adalah infrastruktur. Menurut Misbakhun, dunia internasional sudah mengakui kinerja presiden yang berasal dari rakyat biasa itu dalam memajukan infrastruktur di tanah air.

"Di era saat ini perlu menjadikan spirit gerakan dan dakwah Wali Songo dilestarikan untuk menjaga NKRI. Sekali lagi, bagi nahdliyin NKRI adalah harga mati!" tegas politikus kelahiran Pasuruan itu.

Selain itu, Golkar juga mengusung calon anggota legislatif (caleg) yang memiliki basis massa dan bisa melakukan penetrasi di masyarakat. "Ini rangkaian konkret untuk membangun basis masa Golkar di seluruh tanah air," tegasnya.

Oleh karen aitu, Misbakhun juga mewanti-wanti OJK agar mencermati betul calon investor yang hendak masuk ke Bank Muamalat. Menurutnya, jangan sampai investor masuk ke sektor perbankan syariah tanpa pengalaman tapi hanya karena fanatisme.

BPKP yang memiliki perwakilan di seluruh provinsi punya peran penting dalam mencegah penyalahgunaan ataupun kemungkinan salah kelola dana desa yang bisa berujung pidana.

Misbakhun optimistis calon Gubernur BI diterima secara aklamasi. Misbakhun mengatakan, upaya menggali pendapat dan pandangan Perry Wajiyo dalam proses uji kelayakan oleh Komisi XI memang penting dilakukan. Dengan demikian publik dan pasar tahu sosok calon Gubernur BI pilihan Presiden Jokowi itu.

"Posisi utang pemerintah masih dalam kondisi aman karena penggunaannya di bawah persetujuan DPR. Untuk itu masyarakat tidak perlu khawatir karena utang pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif, di antaranya pembangunan infrastruktur."

Legislator Golkar yang dikenal getol membela Jokowi itu mengatakan, Ombudsman merupakan lembaga untuk menampung semua pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik oleh negara

Misbakhun menjelaskan, padat karya tunai merupakan skema baru dalam pengalokasian dana desa secara swakelola. Oleh karena itu, warga desa bisa terlibat aktif sebagai pekerja dalam beberapa proyek desa dan mendapatkan upah.