Munaslub Golkar

Jalan Airlangga Hartarto menjadi ketua umum Partai Golkar dipastikan mulus. Rencananya, Airlangga bakal dikukuhkan sebagai ketua umum partai berlambang beringin itu di acara Munaslub yang akan ditutup hari ini.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan saat ini seluruh DPD tingkat I dan tingkat II sudah sepakat memberikan dukungan kepada dirinya untuk disahkan menjadi ketua umum. Airlangga akan segera dikukuhkan dalam penutupan Munaslub, Rabu (20/12) besok.

Munaslub perdebatkan masa jabatan Ketum Airlangga hanya sampai 2019. Bahkan DPD lain seperti Jawa Barat memilih tidak menyuarakan mendapatnya terkait dengan masa jabatan ketua umum.

Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat, Airlangga sebaiknya hanya menyelesaikan sisa waktu masa jabatan Setya Novanto. Artinya, masa jabatan Airlangga disarankan hanya sampai 2019.

Sekjen partai harus berpengalaman dan memahami sejarah panjang partai berlambang pohon beringin. Sekjen Golkar juga bersih, harus militan, terpercaya dan mampu bekerja.

Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut berkelakar. JK sapaan akrabnya menyebut, Golkar bisa mencatat rekor. Kategorinya, jumlah terbanyak pergantian ketua umum partai dalam waktu singkat.

Mahyudin usul pengurus Golkar dipangkas dari 370 jadi 200 orang. Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar Mahyudin mengatakan, sangat penting dilakukan perombakan kepengurusan di bawah Ketua Umum (Ketum) yang baru. Menurutnya formasi kepengurusan saat ini dinilai terlalu gemuk.

Priyo Budi Santoso cari peluang lawan Airlangga di Munaslub Golkar. Dia mengklaim, mendapat dukungan 30 persen atau 148 suara dari peserta munaslub. Menurutnya, para pendukungnya ini tinggal menunggu kode dari dia apakah ia bisa maju atau tidak.

Selain itu, kata dia, penggunaan kata perombakan tidak sesuai dengan Tema dari Munaslub. Serta bertentangan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai. ""Nah kata-kata perombakan total secara psikososial politik bisa saja membuat suasana yang kurang bagus antara keluarga besar Partai Golkar," ungkapnya.

Mantan Ketua Umum Golkar ini menuturkan, tidak ada yang salah dengan munculnya kubu-kubu dalam partai. Bahkan sesungguhnya bisa bermanfaat karena banyak diisi dengan silaturahmi, diskusi, demi kebaikan partai.

Belum ada usulan ganti Ical dari Ketua Dewan Pembina Golkar di Munaslub. Jika muncul wacana perombakan Dewan Pembina, maka harus ada persamaan persepsi dimana kedaulatan penggantian itu ada di tingkat satu dan dua partai termasuk ormas sayap partai. Berbagai pandangan umum yang disampaikan DPD akan menjadi dasar.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan hingga kini mayoritas suara peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menginginkan adanya perubahan di Partai Golkar. Salah satunya dengan cara perubahan struktur kepengurusan.

Nurdin memaparkan, yang disetujui melalui munaslub adalah menetapkan ketum berdasarkan konstitusi, dari pleno lalu rapimnas. Baru kemudian diberi mandat pada ketum untuk revitalisasi.

Masa jabatan Airlangga Hartarto jadi perdebatan di Munaslub. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar yakni Agung Laksono membenarkan bahwa ada pembahasan mengenai masa jabatan Ketua Umum dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) hari ini (19/12).

Yorrys Raweyai menyarankan agar Idrus Marham diganti dari posisinya sebagai Sekjen Golkar.

Jika ada kader lain, seperti Titiek Soeharto atau Priyo Budi Santoso berkeinginan maju sebagai Ketum sebelum Ketum ditetapkan, menurut Nurdin tak ada yang bisa menghalangi.

Meski ada banyak kubu, Idrus menegaskan bahwa Golkar tetap solid dalam mengatasi masalah. Walaupun begitu dia tetap berharap bahwa adanya kubu-kubu di internal partai tidak boleh ada yang berniat menguasai partai beringin.

Selain Ace, Yorrys menyebut ada nama Ibnu Mundzir, Andi Sinulingga dan Happy Bone yang layak jadi Sekjen Golkar.

Sebagai kader, Idrus mengaku akan tetap mengikuti arahan dari Ketua Umum. Hal itu untuk kebaikan partai.

Presiden Jokowi dan Airlangga Hartarto saat buka Munaslub Golkar. Munaslub Golkar yang beragendakan pengukuhan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum yang baru menggantikan Setya Novanto dan pendeklarasian ulang dukungan terhadap Jokowi untuk maju di Pilpres 2019 berlangsung mulai 18-20 Desember 2017.