Munir Said Thalib

Sistem kompartementasi dijadikan tameng memutus dugaan adanya hubungan BIN dan Pollycarpus. Sistem ini memberi kewenangan pada masing-masing deputi untuk sepenuhnya mengelola operasi, rekrutmen, dan budget tanpa saling mengetahui. Tapi masing-masing deputi tetap harus bertanggung jawab langsung ke Kepala BIN.

Sejak 2005, temuan dan laporan akhir TPF meninggalnya Munir tidak pernah sekalipun diumumkan dan dibuka ke publik. Padahal pemerintah diwajibkan menyampaikan itu secara terbuka. Pemerintah beralasan temuan TPF masuk kategori pro-justitia. Sehingga guna kepentingan proses hukum, tidak dibuka ke publik.

Al Araf menegaskan upaya pengungkapan kasus pembunuhan Munir belum selesai, beberapa temuan hasil penyelidikan TPF hingga kini belum ditindaklanjuti. "Keterangan dari mantan sekretaris masa SBY, Sudi Silalahi menyebutkan bahwa semua rekomendasi TPF telah dijalankan oleh SBY adalah pernyataan yang tidak benar," ujarnya.

Tito menegaskan, jika nantinya hasil penelusuran hingga rekomendasi dari Kejagung mengharuskan Bareskrim turun tangan, dipastikan Polri siap membantu menindaklanjutinya. "Apapun hasil evaluasi kalau berhubungan dengan polisi akan kita akan follow up. Kami tunggu hasil evaluasi dan rekomendasi dari kejaksaan," jelasnya

Sudi Silalahi sudah serahkan salinan dokumen TPF Munir ke Istana. Berdasarkan isi surat dan dokumen yang dibawa kurir, bahwa fotocopy dokumen hasil investigasi TPF Munir itu sudah sesuai dengan aslinya. Dalam surat tersebut juga dibubuhi tantangan mantan Ketua Tim TPF Munir, Marsudhi Hanafi.

Bola panas dokumen TPF Munir di tangan Jokowi. Hilangnya dokumen asli temuan TPF atas kematian Munir hingga kini maish misteri menyusul pengakuan Presiden SBY yang tak memiliki dokumen asli tersebut. Lantas di manakah dokumen asli tersebut?

Dokumen hasil TPF Munir hilang, Istana tak mau saling menyalahkan. Pramono menuturkan, pada dasarnya salinan dokumen hasil investigasi TPF Munir bisa diakses oleh publik melalui internet. Bahkan, mantan anggota tim TPF juga masih bisa ditemui dan dimintai keterangan terkait dokumen itu.

Todung: 'Bola panas' kasus kematian Munir kini ada di Jokowi. Hingga saat ini tidak ada kejelasan pengusutan kasus kematian Munir. Kendati dokumen itu dinyatakan hilang, Todung menegaskan, bola panas ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kata anggota DPR, begini cara ungkap dalang pembunuhan Munir. Sarifuddin Sudding meyakini tak sulit bagi pemerintahan Joko Widodo mencari dalang kematian aktivis HAM, Munir Said Thalib. Sebab, salah satu pelaku pembunuhan, Pollycarpus Budihari Priyanto sudah disidangkan.

Wiranto ungkap SBY tak akan diperiksa terkait hilangnya dokumen TPF. Hilangnya dokumen hasil investigasi TPF kasus kematian aktivis Munir Said Thalib menjadi bola panas bagi pemerintahan era SBY. Perdebatan penelusuran dokumen ini bahkan dianggap telah bermuatan politis.

Pimpinan Komisi III: Kasus Munir harusnya sudah selesai di zaman SBY. Kasus Munir semakin 'suram' setelah dokumen asli yang diserahkan oleh Tim Pencari Fakta ke Mensesneg era SBY, Sudi Silalahi disebut hilang. Terlebih, pemerintahan Jokowi saat ini juga mengaku tak memiliki dokumen asli tersebut.

Misteri keberadaan dokumen asli TPF kematian Munir. Mantan Seskab Sudi Silalahi akhirnya buka suara mengenai dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir Said Thalib yang keberadaannya disebut di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sudi membenarkan naskah itu diserahkan ke SBY.

Hilangnya dokumen asli hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia (HAM), Munir dipertanyakan. Tim ini dibentuk saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY: Saya penuhi janji memberikan penjelasan soal dokumen TPF Munir. Hilangnya dokumen tersebut menarik nama Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pihak yang diduga menyimpan dokumen tersebut.

SBY soal Munir: Saya katakan masih ada pintu kebenaran. SBY akhirnya angkat bicara soal dokumen hasil tim pencari fakta (TPF) kematian Munir Said Thalib. Sebagai mantan Presiden, SBY mengaku lebih banyak diam ketimbang mengomentari berbagai isu yang berkembang.

Dokumen TPF Munir hilang skandal besar, SBY diminta tanggung jawab. Desmond Junaidi Mahesa mempertanyakan hilangnya dokumen tim pencari fakta (TPF) tewasnya aktivis HAM Munir Said Thalib. Dinilai dia, hilangnya dokumen TPF merupakan skandal besar.

Kasus Munir, Sudi sebut Muchdi PR dkk sudah diperiksa Bareskrim. Hasil temuan TPF menyebutkan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Nama-nama tersebut antara lain Indra Setiawan, Ramelgia Anwar, AM Hendropriyono, Muchdi PR dan Bambang Irawan.

Ketua MPR minta hilangnya dokumen TPF Munir tidak dipolitisasi. Zulkifli kembali mengimbau semua pihak tidak membuat gaduh persoalan dokumen TPF. Dinilai Zulkifli pembuktian kasus kematian Munir merupakan momen yang tepat bagi pemerintah untuk menarik kembali kepercayaan rakyat.

SBY: Kasus meninggalnya Munir kejahatan serius & mencoreng demokrasi. Menurutnya, yang dilakukan pihaknya dulu dalam menangani kasus kematian Munir sesuai dengan kewenangan sebagai eksekutif. SBY juga menegaskan mendukung langkah Presiden Jokowi jika mau meneruskan dan membuka kasus tersebut.

Ini reaksi SBY usai terima rekomendasi TPF kasus Munir. Mantan Presiden SBY memberikan keterangan pers terkait polemik hilangnya dokumen hasil temuan TPF dalam kasus pembunuhan Munir. Dalam menanggapi kasus tersebut, SBY membantah tidak melakukan tindakan apapun terhadap rekomendasi yang diberikan TPF kepada pemerintah