Ombudsman

Menurutnya, cara yang dilakukan oleh Balai Permasyarakatan (Bapas) saat ini dengan membentuk grup whatsapp antara pembina kemasyarakatan bersama warga binaan asimilasi dan integrasi masih solusi sederhana. Baiknya, pengawasan napi asimilasi menggandeng instansi hukum lain agar SDM bisa maksimal.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai, kesempatan penyalahgunaan bansos akibat minimnya pengawasan pada saat pandemi Covid-19. Agar tidak berulang seperti itu maka diperlukan semacam Gugus Bantuan Sosial Nasional dengan manajemen bantuan sosial yang modern di bawah Kemsos.

Pengaduan yang masuk melalui kanal ini akan langsung dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah terkait. Selanjutnya, ombudsman akan memonitor tindak lanjutnya bersama-sama dengan pimpinan kementerian atau lembaga, dan pemda tersebut.

Menurut Adrianus, dari delapan satuan kerja hanya satu yang memberikan respon yakni Puspenkum Kejagung. Sementara tujuh lainnya tidak mengangkat telepon.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kasus distribusi Bansos. Umumnya, Bansos dianggap tidak tepat sasaran.

Idealnya, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp1.200.000 per bulan. Rinciannya, Rp600.000 untuk pemenuhan kebutuhan pokok, Rp600.000 lainnya sebagai uang alternatif.

Selanjutnya kata dia, pihak BPJS Kesehatan tetap memberikan pelayanan kepada para peserta.

Alvin mempertanyakan izin Mensesneg atau Seskab terkait kewenangan stafsus menulis surat keluar menggunakan kop surat Sekretariat Negara. Menurutnya, itu adalah pelanggaran berat lantaran Sekretariat Negara adalah lembaga negara dan staf khusus bukan pejabat berwenang untuk menggunakan surat Setneg.

Hasil tes swab keduanya, pada 30 Maret 2020 dan ketiga pada 6 April 2020 menyatakan dua pimpinan Ombudsman negatif Covid-19 menjadi dasar diperbolehkannya untuk kembali ke rumah masing-masing pada hari ini Rabu 8 April 2020 dengan mengikuti prosedur yang ada.

Ninik bersama Lely sempat dinyatakan positif Covid-19 oleh tim dokter RSPAD pasca melakukan tes secara inisiatif di rumah sakit tersebut pada 25 Maret 2020 lalu.

Dia juga menyebut Pemprov DKI Jakarta juga harus memiliki penghitungan anggaran untuk masyarakat yang terdampak PSBB.

Dia menilai SK ketetapan dua cawagub DKI Jakarta, yakni Nurmansjah Lubis dari PKS dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerindra, yang dikeluarkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi pada Selasa (24/3) dianggap melangkahi salah satu dari dua prosedur yang menjadi dasarnya.

Laporan dilayangkan Evi itu diterima pihak Pengaduan Masyarakat (Dumas) Ombudsman pada Senin (23/3).

"Namun setelah berkomunikasi dengan pihak Wisma Atlet diputuskan untuk melakukan karantina mandiri," ucap dia.

Dia menyampaikan, Kementerian Kesehatan dalam hal ini Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit harus memastikan petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) baik di bandara maupun pelabuhan laut melaksanakan pemeriksaan terhadap setiap pendatang di wilayah kerjanya sesuai SOP.

Kendati begitu, Teguh mengapresiasi kebijakan Anies terkait penutupan sejumlah tempat wisata dan penghentian sekolah merupakan langkah yang perlu diapresiasi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengimbau semua pihak untuk mematuhi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memutuskan untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan bahwa pelayanan publik yang buruk bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.

"Kami menduga, tim sidang pemugaran tidak merujuk pada Pasal 86 undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya," pungkasnya.

Ombudsman akan memanggil sejumlah pihak terkait revitalisasi Monumen Nasional (Monas) dan pemanfaatan kawasan Monas untuk lintasan balap Formula E.