Otonomi Khusus

Pemerintah Provinsi Papua Tengah serius menata aktivitas tambang rakyat dengan menyiapkan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), memberikan kepastian hukum dan pembinaan bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengambil langkah serius dalam Percepatan Imunisasi dan Pengendalian Malaria, serta menekan angka kematian ibu dan anak melalui sinergi lintas sektor dan regulasi yang kuat.

Lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mamberamo Tengah jalur adat resmi dilantik, menandai babak baru representasi Orang Asli Papua (OAP) di parlemen lokal. Pelantikan Anggota DPRK Mamberamo Tengah Jalur Adat ini diharapkan membawa perubah

Dinas Perikanan Biak Numfor mengucurkan dana otonomi khusus Rp2,3 miliar untuk pengadaan 50 unit perahu motor tempel. Bantuan perahu nelayan Biak Numfor ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan nelayan tradisional dan memaksimalkan potensi perikanan da

Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (KEPP Otsus) Papua menyoroti pentingnya kualitas makanan dan ketepatan distribusi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis Papua untuk anak-anak di daerah tersebut.

Anggota DPD Filep Wamafma menegaskan bahwa hak adat Papua mendapat perlindungan kuat dari konstitusi dan kerangka otonomi khusus, menjamin pengakuan serta kepastian hukum bagi lembaga adat di Papua.

DPD RI menegaskan Kekuatan Hukum Adat Papua sangat kokoh, didukung konstitusi dan UU Otonomi Khusus, memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi dan diakui negara.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan pentingnya penerapan prinsip 5T dalam pengelolaan Dana Otsus Papua guna memastikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membuka ruang evaluasi pembangunan Papua untuk memastikan regulasi dan pelaksanaannya selaras dengan prinsip HAM serta kebutuhan masyarakat setempat, memicu diskusi penting.

Community Gateway Wamena hadir sebagai solusi peningkatan internet di Papua Pegunungan, membawa harapan baru bagi masyarakat dan mendukung transformasi digital wilayah timur Indonesia.

Bapperida Papua Pegunungan menekankan pentingnya Sinkronisasi Program Pembangunan Papua Pegunungan dari tingkat daerah hingga nasional demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mendesak percepatan Pendataan OAP Papua Pegunungan di delapan kabupaten, menargetkan rampung 8 Agustus 2026 demi optimalisasi fiskal daerah.

BP3OKP Pegunungan aktif mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan Lapago di Papua Pegunungan melalui sektor UMKM dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan gender.

Anggota DPR RI H Ruslan Daud berharap perpanjangan Dana Otsus Aceh dapat disahkan paling cepat 2026 atau 2027, dengan fokus pada pengembalian besaran dana, pemerataan, dan alokasi khusus untuk pendidikan agama.

Pemerintah Aceh aktif menjaring pandangan para guru besar dan akademisi guna mematangkan draf Perubahan UUPA Aceh, sebagai persiapan krusial menyambut kunjungan Baleg DPR RI yang akan membahas masa depan Aceh.

Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua gencar memperjuangkan Perlindungan Tanah Adat Papua melalui Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) demi mencegah praktik jual beli lahan yang merugikan masyarakat adat.

TNI AD berencana membentuk Kodam baru di Papua Tengah untuk menyederhanakan rantai komando dan meningkatkan efektivitas operasional. Langkah ini diharapkan mempercepat penanganan ancaman keamanan di wilayah tersebut.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari berkomitmen mendukung penguatan peran Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dalam pengembangan hukum adat dan perlindungan Orang Asli Papua (OAP) melalui kajian akademik dan riset, demi pembangunan inklusif.

Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen meningkatkan kualitas hidup lansia dengan menyiapkan program rehabilitasi panti jompo Papua melalui alokasi dana Otonomi Khusus, memastikan kenyamanan dan kelayakan fasilitas.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan perlunya sinkronisasi pembangunan Papua dengan rencana nasional. Simak bagaimana langkah ini krusial untuk mengatasi tantangan dan memajukan daerah, demi terwujudnya pembangunan yang selaras dan berkelanjutan.