Pajak Daerah

Geliat industri hiburan malam di Karawang tak sejalan dengan kepatuhan regulasi. Banyak tempat beroperasi tanpa Izin Hiburan Malam Karawang lengkap, memicu sorotan tajam pemerintah daerah.

Sejumlah tempat hiburan malam (THM) di Karawang diduga beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak, merugikan pendapatan daerah. Satpol PP Karawang akan segera memanggil para pelaku usaha THM Karawang yang melanggar.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp307,5 miliar pada tahun 2026, menunjukkan tren positif di triwulan pertama.

Kemendagri bersama Jasa Raharja memperkuat komitmen mendukung transformasi layanan pajak daerah melalui digitalisasi dan integrasi data demi peningkatan kepatuhan serta efisiensi pemungutan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku secara masif memperluas akses pembayaran elektronik untuk pajak daerah, langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempermudah wajib pajak.

Pemerintah Kota Medan mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I 2026 mencapai Rp757,46 miliar, setara 19,91 persen dari target tahunan, menunjukkan tren positif namun perlu optimalisasi lebih lanjut.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Bapenda kini membuka layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) langsung di tingkat kecamatan. Inisiatif Layanan PBB P2 Barito Timur ini bertujuan memudahkan masyarakat dan meningk

Pemerintah Kota Madiun meluncurkan layanan pajak keliling untuk mendongkrak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Upaya ini diharapkan mempermudah wajib pajak dan mencapai target Rp22,36 miliar.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Palangka Raya secara intensif menggelar Razia Pajak Kendaraan Palangka Raya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya ini berhasil mengidentifikasi tunggakan puluhan juta rupiah, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperkuat sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kolaborasi ini fokus pada transparansi data dan optimalisasi potensi pajak.

Pemerintah Kota Palangka Raya memberlakukan kebijakan penghapusan denda PBB hingga 30 Juni, langkah strategis untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bapenda Bekasi gencar gelar operasi lapangan untuk tingkatkan pendapatan daerah, menargetkan Rp3,8 triliun di tahun 2026. Bagaimana strategi mereka mencapai target ambisius ini?

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah mengkaji kemungkinan evaluasi Harga Patokan Mineral (HPM) pasir kuarsa menyusul permintaan perusahaan akibat anjloknya harga ekspor, memicu pertanyaan tentang kehati-hatian kebijakan.

Pendapatan Kuliner Padang melonjak drastis hingga lebih dari Rp5 miliar setelah deklarasi sebagai kota gastronomi. Penasaran bagaimana potensi kuliner Minang mengerek PAD?

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Cianjur menertibkan 175 reklame yang melanggar ketentuan, mulai dari habis masa tayang hingga tidak membayar pajak. Penertiban reklame Cianjur ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menjaga ketertiban

Pemerintah Provinsi Maluku serius menggarap Digitalisasi PAD Maluku demi kemandirian fiskal daerah. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan dan menutup celah kebocoran penerimaan daerah yang selama ini terjadi.

Pemerintah Kota Palangka Raya kembali mendata ulang kepatuhan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan iklim usaha yang adil. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Pajak MBL

Bapenda Bekasi langsung bergerak cepat mengejar pendapatan daerah pasca libur Lebaran 2026, menargetkan Rp3,8 triliun meski sudah menembus setengah triliun rupiah di triwulan pertama.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menerima setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) senilai Rp1,4 miliar dari PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM) usai libur Lebaran, menjadi angin segar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kot

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan kebijakan WFH PPPK selama dua bulan. Langkah ini diambil karena kondisi fiskal daerah yang menantang dan potensi dampak kenaikan harga BBM, serta ketidakmampuan membayar THR dan gaji ke-13.