Pangkalpinang

Menjelang perayaan besar, Pasokan Telur Ayam Ras Babel ditingkatkan signifikan. Simak strategi pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan komoditas penting ini.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen penuh mendukung Pembaruan KUHAP Nasional, mewujudkan sistem hukum yang lebih modern, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan HAM.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung selaraskan Harmonisasi Ranperda Investasi Bangka untuk ciptakan kepastian hukum dan dorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Disperindag Kepulauan Babel memastikan stok cabai dan bawang di Bangka Belitung mencukupi kebutuhan masyarakat jelang Ramadhan, dengan pasokan lancar dari Jawa dan Sumatera.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Babel gencar lakukan pendampingan pelaporan dan penilaian kinerja JDIHN, memastikan akses hukum yang cepat dan akurat bagi publik.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengharmonisasikan Ranperda RTRW Bangka Tengah 2026-2046 dan Ranperkada Hak Keuangan DPRD, memastikan keselarasan regulasi daerah dengan sistem hukum nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel bersinergi memperkuat kinerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH), demi memastikan layanan bantuan hukum gratis yang tepat sasaran dan akuntabel bagi masyarakat.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menegaskan hasil reses DPRD menjadi fondasi utama dalam merumuskan Kebijakan Pembangunan Bangka Belitung yang berpihak pada rakyat, memastikan aspirasi masyarakat terwujud dalam program daerah.

Kementerian Hukum Kepulauan Babel dan Pemerintah Kota Pangkalpinang memperkuat harmonisasi aturan daerah Pangkalpinang untuk pembangunan hukum dan pelayanan publik yang lebih baik, termasuk perlindungan kekayaan intelektual.

Pemerintah Kota Pangkalpinang resmi meluncurkan inisiatif Teknologi Pengelolaan Sampah berbasis mesin canggih di TPS 3R Selindung, bertujuan mengoptimalkan penanganan limbah dan mengurangi beban TPA yang kelebihan kapasitas.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dispaper) Kota Pangkalpinang mengintensifkan pantau harga pangan Pangkalpinang dan stok kebutuhan pokok untuk menjaga stabilitas harga menjelang bulan suci Ramadan 2026.

PT Timah Tbk memperkuat komitmen lingkungan melalui optimalisasi program Eco Brick. Inisiatif ini bertujuan menekan volume sampah plastik dan mendorong budaya peduli lingkungan di seluruh wilayah operasional.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pangkalpinang melakukan inspeksi mendadak untuk menekan tingginya harga Minyakita yang mencapai Rp17.000 per kemasan, jauh di atas harga eceran tertinggi.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mendesak Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk segera membentuk Perda KI Pangkalpinang, guna memperkuat perlindungan hukum dan mendorong ekonomi kreatif daerah.

Pemerintah Kota Pangkalpinang resmi meluncurkan program berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP, langkah strategis untuk memastikan seluruh warga mendapatkan layanan kesehatan terbaik. Program Berobat Gratis KTP Pangkalpinang ini diharapkan dapat meni

Pemerintah Kota Pangkalpinang resmi membuka layanan kesehatan khusus lansia, sebuah inisiatif ambisius untuk meningkatkan kualitas hidup dan harapan hidup masyarakat. Simak detail fasilitas dan targetnya.

Pemerintah Kota Pangkalpinang mengalokasikan dana Rp15,2 miliar untuk memastikan seluruh warganya, terutama yang terkendala iuran BPJS Pangkalpinang, mendapatkan akses layanan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkumham Babel) baru-baru ini melakukan harmonisasi Ranperkada Kabupaten Bangka, sebuah langkah krusial untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan hukum lebih

Gubernur Hidayat Arsani meresmikan tiga unit usaha di Pangkalpinang, menandai komitmen serius dalam mendorong Pengembangan UMKM Babel, membuka lapangan kerja, dan memulihkan ekonomi daerah.

Pemerintah Kota Pangkalpinang menunjukkan komitmen kuat dalam penanganan stunting, berhasil menurunkan angka kasus pada 2025 dengan menangani 211 balita.