Pansus Pelindo

Sudah setahun lebih Rini Soemarno tak rapat dengan DPR. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menganggap kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pengganti Menteri BUMN Rini Soemarno dalam rapat di DPR, adalah tindakan yang kurang sehat.

Dua tahun berjalan, apa kabar kasus Pelindo yang jerat RJ Lino?. Lino sendiri ditetapkan tersangka sejak pertengahan Desember 2015 silam. Bahkan, sampai saat ini, KPK belum melakukan penahanan terhadap RJ Lino.

"Itu hak prerogatif presiden. Pansus sudah keluarkan rekomendasi," kata Rieke.

Pansus juga menyinggung persoalan proyek pembangunan pelabuhan Kalibaru dengan proyek senilai Rp 46 triliun.

Kunjungan itu juga membahas kontrak kerja Jakarta International Container Terminal dengan perusahaan asal Hongkong.

Rieke mendesak KPK menindak beberapa kasus lain di Pelindo II yang diyakini kerugian negaranya lebih besar.

Rieke dan tim membawa bukti berupa tumpukan berkas dan sebuah boks besar.

Pansus Pelindo II ingin telusuri siapa penanggung jawab dugaan korupsi di Terminal Koja.

Rieke mengaku sempat mendapat kabar ada intervensi dalam praperadilan RJ Lino.

Rieke menyatakan BUMN saat ini sudah dijadikan sebuah sarana bagi sebagian orang untuk menjadikannya 'ATM'.

"Tentu saja presiden membutuhkan waktu untuk mempelajari seluruh rekomendasi tersebut," kata Hasto.

Dia menegaskan rekomendasi itu tak boleh dipandang sebagai upaya untuk menjatuhkan orang per orang.

Menurutnya, Rini Soemarno selalu dikaitkan dengan mantan Dirut Pelindo II RJ Lino.

"Mencopot menteri itu hak prerogatif presiden."

Pansus Angket Pelindo II telah memberi rekomendasi pada Presiden Jokowi untuk menonaktifkan Menteri Rini.

Menurut Rieke bila rekomendasi itu tidak dijalankan maka Hak Menyatakan Pendapat bisa digulirkan DPR.

Politikus PDIP minta pemerintah jalankan rekomendasi Pansus Pelindo II soal pemecatan Rini Soemarno.

Fahri menegaskan bahwa rekomendasi tersebut harus ditelaah secara dalam oleh pihak eksekutif.

Teguh mengingatkan ada rekomendasi lain dari Pansus yaitu pemecatan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Meski begitu dia menyerahkan keputusan tersebut sebagaimana hak prerogatif presiden.