Pegawai KPK

Sejak menerima Surat Keputusan (SK) Nomor 652 terkait penonaktifan pegawai yang tidak lolos hasil TWK, nasib Puput pun tak kunjung ada kejelasan. Karena dia sudah tak bisa bekerja sebagai spesialis hubungan masyarakat muda yang di bawah bagian humas.

Dalam proses ujian alih status ASN, sebanyak 75 pegawai KPK tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Sementara, aspek tersebut menjadi salah satu alat pengukur tingkat pancasilais seseorang yang akan menjadi ASN.

Menurutnya, pimpinan KPK akan membahas bersama tindak lanjut dari isi surat tersebut. Mereka menjadwalkan agenda rapat pada Selasa, 1 Juni 2021.

Ada secercah cahaya. Eks pegawai KPK mengungkap keberadaan Harun Masiku.

Novel baru saja memenuhi panggilan Komnas HAM soal laporan dari 75 pegawai KPK terhadap kelima Pimpinan KPK terkait dugaan adanya pelanggaran HAM dalam proses TWK.

Gultom menilai para pegawai KPK yang disingkirkan memiliki integritas kuat. Tetapi mereka tidak lolos dengan alasan tidak lulus TWK.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyebut akan memberikan laporan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal keputusan final pimpinan soal nasib 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Memang kalau dipertanyakan, TWK tidak pernah diatur di undang-undang, tidak pernah diatur memang. Tapi untuk memenuhi syarat bagaimana caranya kalau tidak dites,"

Berdasar aturan dimaksud, tentu menjadi tidak sesuai saat terbit SK yang memuat adanya penyerahan tugas dan jabatan, kepada Pegawai KPK yang hasil asessment tes wawasan kebangsaannya 'Tidak Memenuhi Syarat'.

Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menyampaikan keresahan kepada Ketua KPK Firli Bahuri.

Menurutnya, asesmen TWK terhadap para pegawai KPK oleh BKN hanya menggunakan tiga dari enam komponen. Tiga komponen tes yang diterapkan BKN dalam asesmen TWK ini yakni esai, tulis dan wawancara.

Menurutnya, BKN dan KPK wajib menjelaskan kepada masing-masing pegawai KPK yang dipecat secara personal.

Kurnia mengungkapkan, sangat tidak masuk akal bila kumpulan pegawai berintegritas yang mengabdikan diri pada pemberantasan korupsi malah dicap tak bisa dibina dan mendapat nilai merah. Apalagi, sebagian besar pegawai yang dibebastugaskan merupakan penyidik dan penyelidik yang kerap menangani kasus kakap di KPK.

MAKI akan mengajukan uji materi ke MK dengan maksud menjadikan pertimbangan putusan MK menjadi lebih kuat dan mengikat dengan cara pertimbangan menjadikan amar putusan MK.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyakini ada sejumlah kelompok yang bersekongkol dengan pimpinan KPK untuk memberhentikan pegawai-pegawai tersebut.

"Oknum pimpinan KPK tetap melakukan rencana awal untuk menyingkirkan pegawai KPK menggunakan alat TWK, sekalipun bertentangan dengan norma hukum dan arahan bapak Presiden," tegas Novel.

"TWK itu sebenarnya, selain tidak ada dasar hukumnya, tidak pernah dibuka hasilnya. Kenapa tidak memenuhi syarat dan kemudian kenapa merah sekali sehingga tidak bisa dibina, tidak ada yang tahu, apa hasil sebenarnya," tutur Bivitri.