Pelaku Usaha

Badan Pusat Statistik (BPS) berkolaborasi dengan Kemen PPPA dan PNM untuk memastikan UMKM perempuan terdata dalam Sensus Ekonomi 2026, demi kebijakan yang lebih berpihak dan inklusif.

Akumandiri mendesak pemerintah gencarkan sosialisasi Pajak UMKM Marketplace yang berlaku Juli 2026. Banyak pelaku usaha mikro belum paham tata cara pelaporan dan pembayarannya.

BPS Kaltim menyoroti sektor perdagangan sebagai pilar kekuatan ekonomi di Penajam Paser Utara berdasarkan Sensus Ekonomi 2016, seiring dengan berlangsungnya Sensus Ekonomi 2026 yang krusial untuk pemetaan ekonomi daerah.

Pelaku usaha kuliner di Banyumas antusias mengikuti Food Safety Class, sebuah inisiatif penting untuk memperkuat standar keamanan pangan dan meningkatkan daya saing bisnis mereka.

Kemenkum NTT perkuat edukasi merek bagi pelaku usaha di Sumba Tengah untuk lindungi Kekayaan Intelektual dan cegah barang palsu. Simak upaya lengkapnya!

Pelaku usaha di Lombok Timur diimbau segera mengurus Izin PBG. Langkah ini penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan usaha.

BPS Kotawaringin Timur memastikan Sensus Ekonomi 2026 tidak ada kaitannya dengan pajak, mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan data yang jujur dan lengkap demi akurasi kebijakan pemerintah.

Kantor Wilayah Kemenkum NTT memperkuat pengawasan kekayaan intelektual Sumba Barat, menyasar pelaku usaha dan instansi terkait. Upaya ini bertujuan mencegah tindak pidana serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Fokus utama program diarahkan pada adopsi AI serta strategi mempercepat pertumbuhan bisnis di tengah perubahan lanskap ekonomi digital.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meluncurkan UMKM Central di komplek perkantoran, sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat kapasitas UMKM Deli Serdang agar naik kelas dan berdaya saing.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat gencar menata keselamatan angkutan sungai Kutai Barat melalui legalisasi kapal dan sosialisasi perizinan. Simak upaya Pemkab Kubar menjamin keamanan pelayaran dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Menerapkan Gaya Hidup Minim Sampah membutuhkan konsistensi serta dukungan lingkungan sosial dan kebiasaan konsumsi yang berkelanjutan untuk dampak maksimal.

Disperindagkop UKM Kota Tangerang melibatkan hakim dan advokat untuk membekali pelaku usaha dengan wawasan hukum, memperkuat penyelesaian sengketa UMKM Tangerang dan melindungi bisnis mereka dari penipuan.

BPS Aceh siapkan ribuan petugas untuk Sensus Ekonomi 2026 mulai 1 Mei, fokus pada koordinasi, pemutakhiran data, dan sosialisasi demi hasil akurat.

Kadin Indonesia mendorong **adaptasi pengusaha Indonesia** menghadapi gejolak global yang kian sering terjadi. Pelaku usaha dituntut cerdas merespons ketidakpastian demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Kota Depok menyatakan komitmen kuatnya untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026 dan pengecekan data Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahap 2, guna memastikan akurasi data serta kebijakan yang tepat sasaran.

Penerapan sistem Single Submission Quarantine Customs (SSmQC) di Papua terbukti mampu mempercepat proses penerbitan dokumen ekspor, meningkatkan efisiensi logistik, dan menekan biaya bagi pelaku usaha.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) meningkatkan Pengawasan Investasi Sumut terhadap perusahaan, menargetkan kepatuhan pelaporan dan realisasi Rp100 triliun. Simak selengkapnya!

FEB Unib dan Himppera Bengkulu bersinergi membekali mahasiswa menjadi developer muda properti profesional. Kolaborasi ini membuka peluang karier menjanjikan di sektor perumahan, mencetak pengembang berdaya saing.

Profesor Angel Damayanti dari UKI menyoroti urgensi kesiapan Indonesia dalam menghadapi rencana penandatanganan Perjanjian Tarif RI-AS, menekankan pentingnya regulasi dan kesiapan pelaku usaha.