Pelanggaran HAM

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti pemerintah Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang dianggap tidak serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Pemerintah saat ini dinilai lebih mengedepankan sisi pembangunan.

Menurut dia, pelanggaran HAM saat ini yang menggunakan instrumen hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok kritis yang selama ini berpihak ke masyarakat yang termarjinalkan.

Sepanjang tahun 2017, KontraS mencatat ada 266 kasus kekerasan yang dilakukan prajurit TNI. Begitu juga kasus pelanggaran HAM berat yang tak kunjung selesai.

Peresmian kantor Amnesty International Indonesia. Kantor Amnesty International Indonesia diharapkan dapat menjadi tempat menampung berbagai laporan tentang pelanggaran HAM dan membantu menyelesaikan kasus HAM di Indonesia yang selama ini belum tuntas.

Februari 2017, Presiden Joko Widodo mengaku sudah menginstruksikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto dan Jaksa Agung Prasetyo untuk menyelesaikan tujuh kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Menko Polhukam Wiranto mengakui, penuntasan kasus HAM masa lalu tidak semudah membalik telapak tangan. Pemerintah dan penegak hukum sudah berkali-kali menelusuri bukti-bukti untuk mengusut kasus pelanggaran HAM. Namun itu tidak mudah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai Presiden Jokowi belum bisa merealisasikan janji kampanye dalam penuntasan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Ini diperlukan mengingat Trisakti telah mendapat predikat Kampus Reformasi.

Dia menilai hak asasi manusia merupakan hal yang biasa dan tidak istimewa, sebab setiap warga negara berhak menyuarakan haknya jika dirugikan. Negara pun harus memenuhi hak-hak masyarakatnya tersebut.

Soal penuntasan kasus HAM masa lalu Wiranto meminta rakyat tak terjebak masa lalu. Dia meminta rakyat lebih baik memikirkan tentang masa depan dan persaingan dengan negara lain.

Wiranto minta rakyat tak terbelenggu pelanggaran HAM masa lalu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak terbelenggu pada kasus pelanggaran HAM masa lalu. Menurut dia, masyarakat perlu memikirkan perubahan global.

Wiranto berharap masyarakat mulai sadar bahwa ada kepentingan politik di balik menguaknya isu pelanggaran HAM masa lalu. Konflik horizontal yang telah terjadi di masa lalu itu biarlah diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, sehingga tidak perlu dipolemikkan kembali.

Forum Aktivis Hak Asasi Manusia (FAHAM) mendesak Pemerintahan Joko Widodo, khususnya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila segera menggali kembali pengalaman kehidupan kebangsaan dalam tragedi-tragedi kekerasan negara di masa lalu.

Keluarga korban tragedi berdarah Tanjung Priok 1984 mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Jokowi dianggap abai dan tak memiliki niat menyelesaikan tragedi pelanggaran HAM masa lalu.

Teten Masduki menyebut kasus HAM termasuk Munir seharusnya ditanyakan ke Wiranto. Tetapi, Wiranto malah enggan menanggapinya.

"Kalau saya satu kalimat 'Kau yang mulai kau yang mengingkari'. Artinya ya dia memang jadi bisa melihat dengan kasat mata bahwa HAM itu hanya komoditi politik. Supaya dia bisa berkuasa," kata Suci di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (16/8) kemarin.

"Mendesak Presiden RI, Joko Widodo untuk memerintahkan Mensesneg RI maupun jajarannya untuk mencari dokumen TPF Munir yang merupakan dokumen penting kenegaraan yang seharusnya disimpan oleh Kemensetneg," kata Suciwati di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Rabu (16/8).

Suciwati membandingkan Jokowi dengan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), soal penanganan kasus Munir.

Seperti diketahui, dalam Presiden Joko Widodo berpidato di sidang tahunan MPR/DPR/DPD di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pagi hingga siang tadi. Semua capaian dibeberkan presiden, namun isu HAM tak disebut dalam pidatonya.

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andriyani mengritisi pidato Presiden Joko Widodo di sidang tahunan MPR/DPR/DPD di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Dia mengritik pidato Jokowi yang tidak menyinggung soal Hak Asasi Manusia (HAM).