Pembangunan Keluarga

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Sulawesi Utara mendistribusikan bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) kepada 100 keluarga di Talaud, memperkuat sinergi lintas sektor untuk penurunan stunting.

BKKBN Perwakilan Provinsi Papua dan BRI Regional 18 Jayapura menandatangani nota kesepahaman untuk menyukseskan Program Genting, upaya strategis menekan angka stunting di Papua.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menegaskan peran strategis perempuan sebagai pilar kesuksesan Indonesia Emas 2045, terutama dalam menyiapkan generasi berkualitas dan menduk

Wakil Gubernur Sulawesi Utara menegaskan sinergitas lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan Program Bangga Kencana untuk mewujudkan pembangunan keluarga dan kependudukan yang berkualitas.

Perwakilan BKKBN Sumsel menargetkan 1.924 akseptor di Musi Banyuasin melalui program pelayanan keluarga berencana, bertujuan memperkuat pembangunan keluarga dan menekan angka stunting di wilayah tersebut.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara menegaskan pembangunan keluarga menjadi pilar krusial dalam menciptakan SDM berkualitas, melalui program Bangga Kencana dan strategi kependudukan yang terintegrasi.

Kemendukbangga/BKKBN menegaskan solidaritas sosial adalah faktor krusial dalam mengoptimalkan bonus demografi Indonesia, fondasi keberhasilan program KB di masa lalu.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji menekankan pentingnya pembangunan keluarga yang holistik, melibatkan semua siklus kehidupan, demi mewujudkan SDM berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen meluncurkan layanan keluarga terpadu, sebuah inisiatif "One Stop Family Service" untuk memberikan edukasi serta konsultasi komprehensif bagi seluruh warga Ibu Kota.

Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, membagikan praktik baik PKK Makassar yang inovatif dalam mendukung program pembangunan keluarga nasional, menarik perhatian seluruh Ketua PKK se-Indonesia.

Pemerintah Kota Bengkulu mengaktifkan kembali Program Sekolah Lansia pada tahun 2026, berhasil merangkul 500 peserta dari sembilan kecamatan untuk membentuk lansia yang tangguh, produktif, dan bersemangat di usia senja.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menegaskan bahwa Investasi Keluarga merupakan fondasi utama dari delapan program prioritas nasional Presiden Prabowo, demi mengoptimalkan bonus demografi Indonesia.

Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka meninjau program Kampung KB dan Makan Bergizi Gratis di Makassar, menegaskan pentingnya keluarga dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji menegaskan bahwa pembangunan keluarga yang efektif menjadi fondasi krusial untuk mencapai stabilitas demografi di Indonesia, sekaligus mendukung pembangunan nasional.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN RI menargetkan lima Program Prioritas berjalan optimal di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, demi menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.

BKKBN Provinsi Maluku membentuk 12 tim kerja baru untuk meningkatkan efektivitas program kependudukan dan keluarga, khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting di wilayah tersebut.

Wakil Menteri KemenPPPA Ratu Isyana Bagoes Oka menekankan pentingnya peran ayah dalam keluarga melalui kegiatan olahraga untuk membangun ikatan dan generasi berkualitas.

Administrasi Presiden Prabowo Subianto memperkuat Program Keluarga Berencana guna mengendalikan pertumbuhan populasi dan menyeimbangkan angka kelahiran di seluruh wilayah Indonesia, menarik perhatian pada tantangan demografi.

Pemerintah Kota Banjarmasin mengapresiasi Peran Strategis PKK dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. Bagaimana TP PKK Banjarmasin menggerakkan 10 Program Pokoknya untuk kesejahteraan?

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) mengungkap tiga tantangan krusial dalam upaya cegah stunting NTT, termasuk minimnya pemahaman dan salah sasaran bantuan.