pembebasan lahan

Wagino (54), masih tak menyangka rumah tinggal pertama yang dia bangun di kawasan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, digusur, imbas pembebasan lahan pembangunan jalan tol Serpong-Balaraja. Dia pun kecewa karena uang ganti rugi yang diterimanya tak cukup untuk membeli rumah di kawasan itu.

Puluhan keluarga di 4 wilayah RW Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, terancam terisolasi akibat proyek pembangunan Tol Serpong-Balaraja. Mereka khawatir tidak lagi memiliki akses jalan setelah jalan bebas hambatan itu dibangun.

Tiga lokasi lahan yang akan dibebaskan yaitu; Stasiun Mangga Dua, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Stasiun Ancol Marina, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Stasiun Ancol Barat, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara.

Ratusan warga pemilik lahan di 4 wilayah RW, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, memprotes kebijakan sepihak panitia pengadaan tanah tol Serpong-Balaraja. Mereka merasa dirugikan karena lahan mereka yang terkena proyek itu dihargai sangat murah.

Gugatan tersebut telah dilayangkan MAKI terkait kasus dugaan korupsi lahan Cengkareng oleh Pemprov DKI Jakarta era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilai mangkrak.

Dia mengatakan, dari jumlah itu sebanyak 70 bidang sudah selesai proses pencairan UGK sebesar Rp53 miliar. Saiful menyebut bidang lahan yang telah teridentifikasi pada sta 4,2-36,6 itu sebanyak 1.448 bidang.

Beda dengan di Tuban, sejumlah warga dari beberapa desa di Boyolali yang telah menerima uang ganti rugi pembebasan lahan tol tidak menggunakan uang itu untuk membeli mobil. Lantas untuk apa mereka membelanjakan uangnya?

Priyanto, warga Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur tidak menyangka kondisi perekonominya bakal berubah total. Sebab tidak terbersit dalam pikirannya jika saat ini keluarganya telah mengantongi uang yang dulu jumlahnya tidak pernah terbayangkan.

Menurutnya, di Desa Sumurgeneng ini ada 288 KPM dari BPNT. Setelah tim melakukan verifikasi dan turun ke lapangan ditemukan 27 KPM yang dianggap sudah mampu setelah mendapatkan uang ganti rugi lahan.

Sebelum menjadi miliarder, kehidupan kontras terjadi pada warga Jenu, Tuban, Jawa Timur. Ratusan warga terdampak, rupanya tercatat sebagai warga miskin penerima bantuan sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial.

Sebelum menjadi Miliarder dan memborong sejumlah mobil baru, warga terdampak pembangunan kilang minyak NGRR di wilayah Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, ternyata pernah melakukan penolakan keras. Demonstrasi pun kerap mewarnai penolakan-penolakan warga tersebut.

Warga desa yang mendadak menjadi miliader dan memborong sejumlah mobil baru, ternyata juga telah disiapkan rumah baru. PT Pertamina (Persero) menyiapkan lahan seluas 20 hektare untuk relokasi warga yang terdampak proyek pembangunan kilang minyak New Grass Root Refinery (NGRR) di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jatim.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan, masalah lahan mendominasi semua masalah yang ada dalam pembangunan infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Proses pembangunan proyek kereta api trans Makassar-Pare sepanjang 142 kilometer terseok-seok. Sementara yang rampung saat ini masih sepanjang 42 kilometer, yakni baik pembebasan lahan dan konstruksinya yang berada di segmen B, daerah Palanro-Takkalasi, dan segmen C di daerah Takkalasi-Tanete Rilau.

Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Apriyadi mengatakan, target itu agar proyek strategis nasional tersebut dapat melakukan pekerjaan konstruksi pada 2021.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah fokus memperbaiki dan membangun ekosistem yang baik untuk menarik lebih banyak investasi masuk ke dalam negeri. Salah satunya pembebasan lahan yang kerap kali dikeluhkan oleh investor, tidak lagi menjadi beban.

"Penangkapan sewenang-wenang Effendi Buhing adalah bentuk pembungkaman atas upaya pembelaan hak masyarakat adat yang selama ini belum dilindungi secara maksimal," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

Polda Kalimantan Tengah melakukan penangkapan terhadap Ketua Komunitas Adat Kinipan, Kalimantan Tengah, Effendi Buhing. Langkah polisi dinilai sebagai kriminalisasi karena tidak ada bukti kuat.

Polisi membantah bertindak represif. Polisi tetap memberikan hak hukum kepada Effendi.

"Saya kira kalau cara-cara di Aceh bisa diterapkan di provinsi lain, kecepatan pembangunan jalan tol semuanya bisa segera beroperasi penuh," ungkap Jokowi.