Pemkot Malang

Pemerintah Kota Malang mendistribusikan Bantuan Korban Banjir Sumatera senilai Rp2 miliar ke Aceh, Sumut, dan Sumbar, menunjukkan kepedulian tinggi masyarakat Malang Raya.

Pemerintah Kota Malang memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendongkrak angka kunjungan wisata, khususnya menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, demi mencapai target 3,3 juta wisatawan.

Pemerintah Kota Malang serius dalam Pengembangan Sepak Bola Wanita, melihat MLSC sebagai wadah strategis. Mereka berkomitmen adakan kompetisi berjenjang dan beasiswa pendidikan.

DPRD Kota Malang serius menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026 melalui skema intensifikasi pajak dan retribusi, demi kemandirian fiskal daerah.

Pemerintah Kota Malang mengambil langkah strategis dengan mengalokasikan dana BTT dan melakukan rerouting rute untuk mendukung operasional bus TransJatim Malang, memastikan mobilitas warga lebih lancar.

Pemerintah Kota Malang menjamin akan menampung usulan infrastruktur Koperasi Merah Putih dan membuka peluang pinjaman Himbara hingga Rp3 miliar, namun verifikasi ketat akan dilakukan. Apa saja syaratnya?

Pemerintah Kota Malang kebut penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk program Bantuan Rp50 Juta per RT, memastikan skema tematik ini siap terealisasi pada 2026 dan menjawab kebutuhan warga.

Pelebaran Jembatan KH Malik Dalam di Kota Malang tengah digarap serius oleh Pemkot, ditargetkan rampung November 2025 untuk mengatasi kemacetan parah dan memperkuat konektivitas antardaerah.

DPRD Kota Malang mendesak Pemkot untuk segera melakukan Mitigasi Program Nasional Malang, seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat, demi memastikan manfaat optimal bagi warga.

Pemkot Malang mencatat 120 pemohon telah mengajukan PBG untuk Program 3 Juta Rumah MBR, diproyeksikan mencapai 200 pemohon pada akhir 2025. Apa saja kemudahan yang ditawarkan?

Pemkot Malang melibatkan guru dalam pengawasan kualitas menu MBG untuk pelajar, memastikan keamanan pangan. Bagaimana cara mereka mendeteksi menu tak layak konsumsi?

Pemkot Malang juga telah menginstruksikan camat dan lurah untuk menghidupkan Posko Linmas di kelurahan dan Pos Keamanan Lingkungan (Kamling) di tingkat RW.

Pemkot Malang intensifkan Siskamling Malang dan patroli gabungan pasca-unjuk rasa. Langkah ini diambil untuk menjaga kondusivitas wilayah dan deteksi dini potensi gangguan keamanan.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan program Insentif RT 50 Juta tetap berjalan meski ada pengurangan TKD. Bagaimana strategi Pemkot Malang agar program prioritas ini tetap terealisasi?

Pemkot Malang siapkan regulasi pembebasan PBB bagi 57.311 warga tak mampu mulai 2026. Kebijakan PBB Malang ini bertujuan meringankan beban, namun bagaimana dampaknya pada PAD Kota Malang?