Pemprov Jakarta

Pemprov Jakarta menetapkan sejumlah syarat dan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pengambilan ijazah tertunda (pemutihan).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan warga yang ingin mengikuti rekrutmen Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) bisa melalui kelurahan.

Sesuai data BPS tahun 2021, angka kebutuhan hunian layak di DKI sebanyak 268.489 kepala keluarga.

Pramono juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mendukung penuh langkah penindakan hukum jika ditemukan pelanggaran narkotika di wilayah Jakarta.

Pramono menuturkan, pencapaian tersebut ditopang oleh membaiknya sejumlah indikator makro ekonomi.

Pemprov DKI akan menggunakan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mendata pendatang baru.

Dalam kegiatan ini juga sekaligus penandatanganan kerja sama untuk bisa masuk ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) gratis.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menerapkan larangan menggunakan mobil dinas untuk mudik.

Pramono menegaskan, pengamanan lalu lintas di Jakarta saat Ramadan dan Lebaran menjadi prioritas utama

Hujan merata diperkirakan terjadi di wilayah barat Pulau Jawa, terutama pada siang dan malam hari.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menawarkan 22.000 kursi bus dan 6.000 tempat untuk motor dalam program Mudik Gratis 2025, pendaftaran dimulai pada 7 Maret!

Pramono-Rano bermaksud memperkuat koordinasi pendampingan dan pengawasan kinerja.

Pramono bersyukur bisa menunaikan salah satu janji kampanye bersama Doel di Pilkada Jakarta yang lalu.

Rano mengatakan, pembangunan IPA Buaran III berjalan sesuai rencana dan diharapkan bakal selesai sebelum Idulfitri 2025.

Rekayasa lalin dilakukan karena adanya pengerjaan proyek pembangunan Jalan Tol Harbour Road II Stage 2A 2.

Pemprov DKI Jakarta bakal lebih mudah mendata warga mana yang berhak dan tidak membeli gas melon di pangkalan.

Adapun di wilayah DKI Jakarta, program cek kesehatan gratis berlangsung di 44 puskesmas.

Pramono berseloroh, tak suka makan banyak snack karena takut gendut.

Pramono mengatakan juga sering berkomunikasi dengan semua mantan Gubernur Jakarta.

Wacana penambahan syarat penerima KJP Plus itu merupakan hasil rapat jajaran Pemprov DKI Jakarta bersama Tim Transisi Pramono-Rano.