Pengawasan

Ombudsman RI proaktif mendorong pencegahan malaadministrasi di BPJS Kesehatan untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas layanan. Ini dilakukan setelah menemukan berbagai tantangan.

Komisi III DPR RI akan membentuk Tim Pengawas untuk memastikan penanganan perkara korupsi tetap berjalan pasca pengunduran diri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, menjaga integritas dan transparansi proses hukum.

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mendorong penguatan kelembagaan DPRD melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 demi pengawasan pemerintah daerah yang lebih efektif. Simak urgensi dan dampaknya bagi tata kelola pe...

Ombudsman RI siap mengawal Pengawasan SPMB 2026 melalui tiga tahapan krusial. Ini memastikan transparansi, akuntabilitas bagi calon murid baru, dan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan 'ilmu komandan', sebuah strategi kepemimpinan untuk memecut kinerja jajaran pemerintahan melalui persaingan sehat dan pengawasan ketat. Simak selengkapnya bagaimana 'ilmu komandan' ini diterapkan.

Petugas gabungan TNI-Polri dan Lapas Kelas III Sinabang baru-baru ini menggelar inspeksi menyeluruh di kamar warga binaan untuk memastikan Lapas Sinabang bebas dari barang terlarang dan narkoba.

Inisiatif baru! Ombudsman RI dan MBPH Muhammadiyah berkolaborasi membentuk program Sahabat Ombudsman, mengajak mahasiswa berperan aktif mengawasi kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pentingnya lembaga khusus untuk pengawasan kaderisasi partai politik, guna menekan risiko penyimpangan dan biaya politik tinggi yang kerap terjadi.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan pengawasan langsung seleksi anggota Polri di Jambi untuk memastikan proses rekrutmen berjalan bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH) guna menghasilkan calon anggota berkualitas.

Pertamina Patra Niaga bersama Pemerintah Kabupaten Pamekasan memastikan pasokan dan distribusi LPG 3 Kg di Pamekasan aman, namun harga di tingkat pengecer menjadi sorotan utama.

Anggota DPR RI mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan dan mengevaluasi perizinan komersialisasi air bawah tanah oleh industri, menyusul kekhawatiran eksploitasi berlebihan yang mengancam lingkungan dan akses air bersih masyarakat.

Direktorat Jenderal Imigrasi meningkatkan pengawasan ketat terhadap aktivitas Warga Negara Asing (WNA) di seluruh pintu masuk Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran keimigrasian dan menjaga kedaula

Ombudsman Kepri memperkuat pengawasan untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Batam Center, menyusul dugaan intimidasi terhadap wisatawan mancanegara.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) gencar pantau pelayanan mudik Lebaran 2026 di berbagai titik transportasi untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan pemudik, serta mencegah malaadministrasi.

Seluruh ASN Pemkot Medan diwajibkan kembali masuk kerja pada 25 Maret 2026 setelah libur Lebaran, dengan sanksi tegas menanti bagi yang melanggar ketentuan ini untuk memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan komitmennya menindak tegas oknum yang terlibat dalam penyelewengan BBM bersubsidi di Jember, khususnya terkait penyalahgunaan surat rekomendasi yang merugikan masyarakat kecil.

Pemerintah Kota Mataram meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas gelandangan pengemis menjelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah untuk menjaga ketertiban umum dan kenyamanan warga.

Kemenkum Sulbar terus memperketat Pengawasan Notaris di Sulawesi Barat, memastikan integritas dan profesionalisme demi kualitas layanan hukum terbaik bagi masyarakat.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menegaskan bahwa tunjangan hari raya (THR) wajib dibayar perusahaan kepada pekerja tepat waktu, serta membentuk satgas khusus untuk mengawasi pembayaran THR.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat (Kesbangpol Sulbar) meminta seluruh instansi melaporkan kegiatan yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) sebagai upaya Pengawasan WNA Sulbar dan menjaga stabilitas daerah.