Pengawasan Laut

KKP Selamatkan Rp16 Triliun Kerugian Negara dari Illegal Fishing, Kapal Sitaan Diberikan ke Nelayan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menyelamatkan kerugian negara mencapai Rp16 triliun dari praktik illegal fishing selama 2020-2025, dengan kebijakan baru yang menguntungkan nelayan.

Kodaeral IX Ambon Perkuat Pengawasan Laut Dukung Proyek Strategis Nasional Blok Masela

Kodaeral IX Ambon meningkatkan pengawasan laut di sekitar Blok Masela untuk menjamin kelancaran proyek strategis nasional Lapangan Abadi. Pembaca akan mengetahui langkah-langkah pengamanan yang dilakukan TNI AL.

KKP Catat PNBP Tembus Rp50 Miliar dari Penindakan Pelanggaran di 2025, Bukti Pengawasan Ketat

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP KKP) signifikan dari penindakan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan, mencapai lebih dari Rp50 miliar pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan komitmen KK

Bea Cukai Batam Perketat Pengawasan Jalur Laut, Gagalkan Penyelundupan Barang Ilegal

Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam memperketat pengawasan jalur laut guna mencegah penyelundupan barang ilegal, berhasil menindak sebuah kapal cepat yang membawa muatan tanpa dokumen kepabeanan.

KKP Perketat Pengawasan: Pentingnya KKPRL untuk Pemanfaatan Ruang Laut Berizin

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat pengawasan pemanfaatan ruang laut. Tegaskan pentingnya KKPRL agar kegiatan usaha berizin dan terhindar dari sanksi penyegelan.

Imigrasi Labuan Bajo Tingkatkan Pengawasan Laut, Cegah Pelanggaran Keimigrasian di Destinasi Wisata Super Prioritas

Kantor Imigrasi Labuan Bajo perketat pengawasan laut melalui kolaborasi lintas instansi. Ini cegah pelanggaran keimigrasian di tengah lonjakan wisatawan, pastikan keamanan perairan.

KKP Perkuat Pengawasan Ilegal Fishing dengan Penambahan Kapal Pengawas Baru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menambah armada Kapal Pengawas KKP untuk memerangi praktik ilegal fishing di perairan Indonesia, didukung anggaran Rp2 triliun dari DPR RI.