Penukaran Uang

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi, mengatakan saat ini peredaran uang palsu di Indonesia memang semakin kecil. Namun demikian, masyarakat harus tetap waspada mengingat jelang Ramadan banyak oknum menyediakan jasa penukaran uang secara tidak resmi.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Rosmaya Hadi mengimbau agar masyarakat tidak melakukan penukaran di jasa penukaran uang ilegal tersebut. Sebab, jumlah uang yang didapat pasti akan berkurang dari jumlah uang yang ditukarkan. Selain itu, uang yang diperoleh dari penukaran tersebut tidak bisa dijamin keasliannya.

Bank Indonesia dalam menghadapi Lebaran 2018 menyiapkan uang tunai sebesar Rp 188,2 triliun. Kebutuhan ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 163,2 triliun. Untuk layanan penukaran ini sudah tersebar di 160 titik di wilayah Jabodetabek.

Selain perbankan, PSI juga meminta agar operator telekomunikasi dan layanan internet ikut meningkatkan kinerja layanannya untuk menopang pelayanan digital perbankan. Tak hanya ATM, PSI juga menyorot layanan EDC atau electronic data capture.

Masyarakat berbondong-bondong untuk mendapatkan nomor antrean penukaran. Selain perbankan, penukaran juga dilayani di sejumlah Kantor Pegadaian, BPR dan lainnya. Kepala Kantor Perwakilan BI Cabang Kota Solo, Bandoe Widiarto memperkirakan, pada hari pertama penukaran uang mencapai Rp 30 miliar.

Bank Indonesia di Solo menyiapkan Rp 5,034 triliun untuk kebutuhan penukaran uang pecahan baru selama Ramadan hingga Lebaran 2018. Jumlah tersebut dinilai mencukupi untuk masyarakat Solo dan sekitarnya. Proyeksi tersebut berdasarkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 4,84 triliun atau naik 9,09 persen.

Sejak dibuka pukul 9.00 pagi, ratusan warga langsung menyerbu 2 mobil kas keliling milik BRI Sudirman dan Bank Mandiri Slamet Riyadi Solo. Mereka bahkan sudah datang sejak pukul 8 pagi untuk mengambil nomor antrean.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, Sumatera Barat kembali menegaskan jasa penukaran uang kecil di pinggir jalan yang marak menjelang Lebaran hukumnya haram karena di dalamnya terdapat unsur riba.

Kepala Kantor Perwakilan BI Solo, Bandoe Widiarto mengatakan, realisasi Rp 1,2 triliun tersebut meliputi penukaran uang pecahan kecil (UPK) di 86 kantor perbankan, mobil kas keliling dan penukaran secara kolektif dari sejumlah instansi.

Dianggap ganggu lalu lintas, jasa penukaran uang baru ditertibkan. Penjaja yang biasa menawarkan jasa di Jalan Merdeka Utara, Jalan Merdeka Timur dan Jalan Kertanegara diminta menertibkan dagangan. Puluhan orang diminta tidak lagi menjajakan jasa di tempat tersebut.

Antrean panjang ratusan warga tukarkan uang pecahan di Monas. Bank Indonesia bersama 13 bank umum membuka gerai penukaran uang pecahan dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2017. Penukaran ini rencananya berlangsung hingga 16 Juni mendatang.

Bank Indonesia bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia berkomitmen memberantas jasa penukaran uang asing (money changer) ilegal yang terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan kejahatan lainnya. Saat ini setidaknya ada 783 money changer.

BI melakukan penertiban Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) bukan bank yang tidak memiliki izin operasi dan belum mengajukan izin operasi ke BI. Bali merupakan provinsi yang paling banyak ditertibkan. Di mana, dari total 95 pelaku yang ditertibkan sebanyak 47 pelaku berasal dari daerah tersebut.

Kepolisian Republik Indonesia mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati menggunakan jasa penukaran uang asing atau money changer ilegal kecil. Money changer ilegal dengan toko kecil ini, lanjutnya, ternyata melayani transaksi narkoba dan judi daring atau online.

Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Eni V. Panggabean mengatakan, total KUPVA BB ilegal mencapai 783 unit. Namun, sejauh ini sudah ada 59 yang menyatakan minat untuk berizin dan 44 KUPVA BB sedang proses mendapatkan izin.

Bank Indonesia, Kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) tengah berkolaborasi menertibkan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB) atau money changer ilegal. Saat ini, jasa layanan penukaran uang ilegal tercatat sebanyak 680 unit di seluruh Indonesia.

Bank Indonesia akan tertibkan money changer tanpa izin. Hingga hari ini masih ada beberapa indikasi beroperasinya money changer tanpa izin di wilayah Sulsel, di Kota Makassar khususnya. Padahal jasa penukaran uang asing harus izin Bank Indonesia.

Demi tukarkan uang, warga India rela bermalam di depan bank. Pemerintah India menetapkan kebijakan menarik pecahan 500 dan 1.000 Rupee. Kebijakan itu membuat bank-bank di India diserbu warga. Warga pun mengantre berjam-jam. Bahkan sampai ada yang terpaksa bermalam di depan bank demi mendapat antrean pertama.

Layanan penukaran uang mulai 13 sampai 20 Agustus 2016.