penyerapan anggaran

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mampu melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 2,12 triliun melalui pola kerja baru, yakni dengan mengendalikan belanja.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja Pemerintah Daerah (Pemda) baru mencapai Rp219,44 triliun sampai akhir April 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi tersebut mengalami perlambatan 5,56 persen dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama telah mencapai Rp232,36 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan, Pemerintah RI mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp203,5 triliun sampai akhir tahun 2023. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun jalan nasional, jalan daerah baik tol maupun non tol.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Aturan tersebut diteken pada 28 April 2023, kemudian resmi diundangkan pada 3 Mei 2023.

Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada DPR RI sebagai instansi dengan kualitas belanja anggaran terbaik 2022. Kinerja anggaran DPR duduk di posisi wahid, mengalahkan MPR, DPD, dan Kementerian Keuangan yang duduk di posisi bawahnya.

Usai menjajal jalan rusak di Lampung beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo baru-baru ini kembali mendatangi daerah yang memiliki jalan rusak. Kali ini kepala negara menyusuri ruas jalan Kota Jambi hingga Desa Sungai Gelam di kabupaten Muaro, Jambi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penguatan penggunaan kartu kredit pemerintah yang bakal resmi diluncurkan pada Mei 2023 ini. Menurutnya, penggunaan kartu kredit pemerintah bisa mendukung transparansi belanja pemerintah.

Kementerian Keuangan mencatat Pemerintah RI telah membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rpp347,3 triliun atau 15,5 persen dari yang dialokasikan. Angka ini mengalami pertumbuhan 10,5 persen jika dibandingkan dengan realisasi pada Maret 2022 lalu.

Provinsi Lampung tengah menjadi sorotan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini dipicu oleh curhatan TikToker Bima Yudho Saputro yang menyebut keluarganya mendapatkan intimidasi akibat mengkritik kondisi pembangunan Provinsi Lampung.

Jokowi menekankan bahwa pembangunan di Indonesia tak hanya Jawa sentris. Tetapi pembangunan di Papua juga ikut diprioritaskan.

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, penyerapan anggaran di 2022 mencapai Rp54,49 triliun, atau 93,71 persen dari total anggaran Rp 58,14 triliun di 2022. Sementara dari realisasi fisik, tercapai sebesar 96,13 persen dari target yang ditetapkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan serapan APBD 2022 baru di kisaran 62 persen hingga akhir November 2022. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian akan menerjunkan tim ke daerah-daerah yang realisasi belanjanya rendah, padahal sudah menjelang akhir tahun.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mirza Adityaswara mencatat, realisasi anggaran OJK per 16 November 2022 mencapai mencapai 82,57 persen. Sementara realisasi anggaran sampai 30 November diperkirakan mencapai 88,61 persen dari pagu anggaran OJK sebesar Rp 6,30 triliun.

Penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan per 23 November 2022 mencapai Rp25,35 triliun atau 75,63 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp33,51 triliun. Sementara untuk realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub hingga November 2022 sebesar Rp7,6 triliun atau 90,14 persen dari target yang ditetapkan s

Setelah itu, Heru menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Heru mengatakan, total Rancangan APBD DKI 2023 adalah Rp82,54 triliun, naik 0,09 persen dari tahun lalu.

Dalam rapat paripurna kabinet yang digelar pada Selasa (11/10), Jokowi menyampaikan belanja modal bahkan baru 45,8 persen. Rendahnya serapan anggaran juga termasuk bantuan sosial (Bansos)

Pemerintah mencatat, realisasi pengadaan barang dan jasa masih rendah. Hingga 19 September 2022, realisasi pengadaan barang dan Jasa Kementerian/Lembaga baru mencapai 48,5 persen dari pagu anggaran Rp 500,2 triliun.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor mencatat anggaran belanja daerah itu yang terserap masih sekitar Rp4,67 triliun. Angka tersebut hanya sekitar 55 persen dari target belanja dalam APBD 2022 sekitar Rp8,5 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritisi realisasi APBD oleh pemerintah daerah di tengah kenaikan kebutuhan pokok masyarakat. Dia menyebut, realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih 47 persen. Angka tersebut dinilai masih sangat kecil untuk realisasi pemanfaatannya.

BI bersama pemerintah meluncurkan kartu kredit pemerintah (KKP) domestik, sebagai sarana transaksi saat belanja barang atau jasa pemerintah. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, implementasi KKP Domestik untuk belanja pemerintah sebagai bentuk transparansi.