Peraturan Daerah

Satpol PP Kabupaten Bandung tengah menyusun Raperda Trantibummas yang memungkinkan penerapan sanksi denda di tempat bagi pelanggar, demi penegakan aturan yang lebih efektif.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengutamakan aspek ekologi dalam revisi RTRW demi keberlanjutan hidup masyarakat. Simak bagaimana perubahan ini akan membentuk masa depan daerah.

ASITA NTT mendesak pemerintah daerah segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan Kemitraan Agen Wisata Lokal NTT dengan agen dari luar, demi melindungi wisatawan dan pelaku usaha lokal.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak gencar menertibkan PKL Waterfront Pontianak serta jemuran warga. Langkah ini bertujuan menjaga ketertiban, keindahan, dan mendukung penataan kawasan ikonik Sungai Kapuas.

Kanwil Kemenkum Babel aktif meningkatkan kualitas regulasi daerah di Kepulauan Bangka Belitung melalui rapat monitoring evaluasi, memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tulungagung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah warung kopi berkaraoke yang diduga tetap beroperasi secara tertutup selama bulan suci Ramadhan 1447 H, menindaklanjuti laporan masyarakat dan mene

DPRD Kota Malang bersama Pemkot Malang sedang memfinalisasi Raperda Parkir Malang yang akan mengatur skema bagi hasil lebih fleksibel, berpotensi meningkatkan pendapatan pengelola dan juru parkir.

Satpol PP Belitung mengambil tindakan tegas dengan menerbitkan surat peringatan kepada sejumlah tempat usaha yang tetap beroperasi pada malam hari selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, menegaskan pentingnya menjaga ketertiban umum.

Satpol PP Kepulauan Seribu mengintensifkan pengawasan terhadap tempat usaha selama bulan suci Ramadan, menyasar rumah makan dan warung kelontong untuk memastikan ketertiban umum dan kepatuhan aturan yang berlaku.

Kemenkum DIY berhasil mengharmonisasi 532 produk hukum daerah sepanjang 2025, menegaskan komitmen menciptakan regulasi berkualitas yang selaras dan aplikatif bagi masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Babel selaraskan lima Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Bangka Tengah untuk memastikan regulasi mendukung pembangunan dan kesejahteraan warga.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bantul untuk meningkatkan mutu edukasi. Simak detailnya!

Kanwil Kemenkum Kepulauan Babel melakukan harmonisasi lima Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Kabupaten Bangka Tengah untuk memastikan regulasi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Madiun resmi memberlakukan Larangan THM Madiun Ramadhan 2026 dan Idul Fitri, berikut detail aturan dan sanksi yang berlaku untuk menghormati bulan suci.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sukses mengharmonisasi Ranperda RTRW, sebuah langkah krusial untuk pembangunan daerah yang terencana dan berkelanjutan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin mengintensifkan penertiban baliho Banjarmasin di 17 titik strategis, menyusul instruksi Wali Kota untuk menjaga keindahan dan ketertiban kota.

Kanwil Kemenkum Sulbar menekankan pentingnya tim perancang untuk kritis terhadap produk hukum, memastikan regulasi daerah selaras dengan aturan lebih tinggi dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Tengah gencar melaksanakan razia ketertiban umum untuk mendukung peningkatan disiplin pelajar di wilayahnya, menyasar siswa yang bolos saat jam pelajaran.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung selaraskan Harmonisasi Ranperda Investasi Bangka untuk ciptakan kepastian hukum dan dorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung mengharmonisasikan Ranperda RTRW Bangka Tengah 2026-2046 dan Ranperkada Hak Keuangan DPRD, memastikan keselarasan regulasi daerah dengan sistem hukum nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.