perdagangan karbon

Raja Juli mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mengembangkan nilai ekonomi karbon.

Kemenhut mereformasi regulasi perdagangan karbon, termasuk revisi Perpres, dinilai mampu pulihkan kepercayaan investor dan pengembang proyek karbon, membuka peluang di pasar internasional.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengusulkan kembali program Perhutanan Sosial menjadi Program Strategis Nasional (PSN) untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan membuka peluang ekonomi baru, termasuk dari perdagangan karbon.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) menyatakan penanaman bambu tidak hanya ciptakan green jobs, tetapi juga berpotensi jadi sumber pendapatan ganda dari perdagangan karbon.

Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan bahwa **penanganan krisis sampah** secara komprehensif adalah langkah krusial untuk mencapai keadilan iklim di Indonesia. Simak dampak serius sampah terhadap pemanasan global dan upaya pemerintah dalam mengatasinya.

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan penanganan tuntas krisis sampah nasional menjadi fundamental untuk mencapai keadilan iklim, menghadapi dampak emisi metana yang merusak stabilitas ekologi dan sosial ma

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) gencar melakukan pelestarian mangrove di Tanah Papua, yang vital sebagai paru-paru dunia dan benteng alami. Upaya Pelestarian Mangrove Papua ini menjaga keseimbangan lingkungan global.

Pertamina NRE aktif memperkenalkan perdagangan karbon kepada generasi muda di Pertamina Goes to Campus 2026, membuka wawasan tentang peluang green jobs dan kontribusi dekarbonisasi Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat inisiatif Harga Karbon Sektor Kelautan atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kelautan dan perikanan, sebagai langkah strategis mendukung ekonomi biru dan keberlanjutan lingkungan.

Balai TNWK sedang mempertimbangkan pembukaan kembali Taman Nasional Way Kambas untuk wisata edukasi, menunggu penanganan konflik gajah yang stabil dan kondisi aman yang memungkinkan.

Pemerintah Kabupaten Sigi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk optimalkan Tata Kelola Karbon di wilayahnya. Langkah ini diharapkan tidak hanya melestarikan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah progresif dengan menyusun data dasar emisi lamun, fondasi penting dalam memperkuat tata kelola karbon biru Indonesia untuk mitigasi perubahan iklim.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meluncurkan manual pengukuran karbon biru lamun, langkah krusial untuk meningkatkan kredibilitas data dan dukungan terhadap aksi iklim nasional.

Rohmat menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melakukan percepatan penetapan hutan adat, yang ditargetkan mencapai 1,4 juta hektare.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan Indonesia serius tangani perubahan iklim di COP30, melalui langkah eksekutif dan legislatif, termasuk dorongan regulasi dan perdagangan karbon.

Indonesia dan Jepang memperkuat kerja sama Perdagangan Karbon melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA) di COP30, menandai langkah maju dalam mitigasi perubahan iklim global.

Menteri Lingkungan Hidup Indonesia bertemu dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang di COP30 untuk melanjutkan kesepakatan bilateral dalam kerja sama perdagangan karbon, demi mencapai target iklim global.

Republik Demokratik Kongo menyatakan dukungan kuat terhadap inisiatif Indonesia untuk mengoperasionalkan Pusat Gambut Tropis Internasional, sebuah langkah penting bagi kolaborasi global dalam pengelolaan gambut dan perdagangan karbon.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan Indonesia dan Norwegia menjadi dua negara pertama yang menerapkan Pasal 6 Perjanjian Paris terkait perdagangan karbon.

Country Director Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, menyerukan Perdagangan Karbon sebagai solusi pendanaan penyelamatan hutan. Mengapa ini krusial bagi masa depan iklim dan masyarakat adat?