perjalanan dinas

Dalam PMK yang diteken pada 28 April 2023 ini, salah satu yang diatur yakni biaya penginapan atau hotel untuk PNS, ASN, TNI Polri, pejabat negara hingga menteri.

Dalam PMK yang diteken pada 28 April 2023 ini, Sri Mulyani membuat daftar uang saku perjalanan dinas PNS, TNI, Polri hingga pejabat negara. Besarannya berbeda untuk setiap negara dan jabatannya.

Sri Mulyani mengatur uang harian untuk diklat (pendidikan dan pelatihan) yang diberikan kepada pegawai ASN. anggota TNI atau Polri dan pihak lain yang diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan diklat tatap muka.

Sepanjang tahun 2022 pemerintah mulai melonggarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini membuat masyarakat kembali beraktivitas menuju normal.

Aturan memperbolehkan ASN berdinas ke luar negeri tersebut mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini.

Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor, saat ini sedang berada di Bali. Mereka tetap melakukan perjalanan dinas, meski telah berjanji melakukan efisiensi lantaran APBD Perubahan 2021 mengalami defisit.

Biaya perjalanan dinas pada Agustus 2021 mengalami peningkatan 33,7 persen. Tahun ini sampai bulan Agustus biaya perjalanan dinas mencapai Rp 12,7 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yakni Rp 9,5 triliun.

Ghufron mengatakan, selama ini jika KPK diajak delegasi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ke PBB atau luar negeri lainnya, jika ada anggaran dana di KPK maka diberangkatkan dengan dana KPK.

Sekretaris Daerah (Sekda) nonaktif Pemprov Riau Yan Prana Jaya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi anggaran pada Bappeda Siak tahun 2013-2017. Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara.

Meski ini menuai kritik publik, namun bagi Luhut ini tetap harus dilakukan. Tujuannya agar industri pariwisata dan turunannya bisa kembali bergerak.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat telah memangkas anggaran sebesar Rp5 triliun untuk membantu penanganan Covid-19. Anggaran tersebut dipotong dari APBN 2020 yang diterima Kemendikbud dari sebelumnya Rp75,70 triliun menjadi Rp70,72 triliun.

Bambang meminta Menteri Halim merinci penyebab kelebihan bayar perjalanan dinas bengkak sampai miliaran. Apalagi perjalanan dinas seharusnya dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setelah melakukan tugas.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 64/2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru.

Sri Mulyani menyebut dana tersebut akan digunakan untuk tiga program penanganan pandemi virus corona. Salah satunya yaitu untuk pembiayaan kesiapan rumah sakit bagi penanganan korban virus covid-19.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran perjalanan dinas hingga Februari 2020 terjadi perubahan secara signifikan. Di mana, perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri semuanya terkoreksi akibat mewabahnya virus corona.

"Anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas, meeting-meeting, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu agar ditahan lebih dahulu, dihold terlebih dahulu," ujar Jokowi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo, mengatakan pemerintah sedang mengkaji untuk menyetarakan pemberian uang tunjangan di seluruh daerah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satunya tunjangan dinas.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan memang masih ada masalah terkait anggaran perjalanan dinas. Dia mengungkapkan, banyak PNS yang sering komplain. Terutama mengenai fasilitas yang diperoleh saat sedang berdinas di luar.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto mengatakan, perbedaan kedua aturan tersebut adalah eselon III tak lagi boleh terbang menggunakan pesawat kelas bisnis jika penerbangan kurang dari 8 jam.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja merevisi aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.OS/2016 mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri. Pelaksanaan perjalanan dinas kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 181 tahun 2019.