Perppu KPK

Presiden Jokowi mengatakan untuk saat ini dirinya tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU KPK hasil revisi. Jokowi mengaku menghormati proses uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Agus Sarwono mempertanyakan sopan santun Presiden Joko Widodo sebelumnya menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Jokowi diketahui tidak pernah mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan alasan menghargai proses hukum yang diajukan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai ini sebagai indikasi bahwa Jokowi tidak memihak kepada KPK dan tidak mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia mengingatkan, undang-undang dibuat sekuat apapun jika di tingkat penyelenggaraan negaranya bermasalah maka aturan tersebut tidak ada artinya.

Namun, sekali lagi itu wewenang Presiden. Tapi, alangkah baiknya, pemerintah mau mendengarkan suara publik.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, menyebut sikap Jokowi yang menunggu uji materi tersebut hanya untuk meredakan amarah publik yang menginginkan adanya revisi UU KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasrah terkait keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu untuk mementahkan UU KPK hasil revisi. KPK menilai keputusan mengeluarkan Perppu merupakan hak kewenangan Presiden Jokowi.

Seperti diketahui, UU KPK menjadi polemik di masyarakat. Sebab, sebagian masyarakat menolak UU KPK direvisi lantaran dinilai pasal per pasalnya dapat melemahkan kinerja KPK memberantas korupsi.

Satu setengah bulan sudah Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disahkan DPR. UU baru KPK pun sudah mulai berlaku secara otomatis pada 17 Oktober lalu atau sebulan setelah disahkan DPR.

Mahfud juga menanggapi desakan mundur dari ICW jika tidak bisa mendesak Presiden menerbitkan Perppu KPK. Mahfud kembali membalas dengan guyonan.

Mahfud Soal Perppu KPK: Tunggu Presiden Saja. Menurut dia, semuanya sudah dibicarakan dengan Presiden Jokowi sebelum dirinya menjadi menteri. Karenanya, semua keputusan ada di tangan Presiden.

Ada tiga poin penting tuntutan kami, pertama mendesak Presiden mengeluarkan Perppu tentang UU KPK nomor 19 tahun 2019. Kedua mengawal Perppu yang dikeluarkan Presiden sampai disetujui DPR.

Antisipasi Aksi Mahasiswa, Kawat Berduri Tutup Jalan Medan Merdeka Barat. Penutupan ini untuk antisipasi aksi unjuk rasa mahasiswa yang akan mendesak Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu KPK.

Dia lantas malah menceritakan pengalamannya Salat Jumat perdana di Kemenko Polhukam. Bagaimana menceritakan sejarah adanya masjid di lingkungan perkantoran sampai mengingatkan tempat untuk menjaga tali persaudaraan dan persatuan.

"Sampai hari ini tidak ada respons dari Presiden. Padahal masukan dari sejumlah tokoh dan aktivis terkemuka kan sudah jelas. Seharusnya segera diputuskan," ujar Busyro

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengklaim bersama Presiden Joko Widodo belum mau membahas rencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menjelaskan akan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut.

Koordinator BEM SI Mengaku Banyak Pihak Tawari Uang agar Tak Demo. Bahkan, pihak kampus berharap aksinya dialihkan di kampus. Tetapi mahasiswa menolak karena tujuan untuk mendesak Presiden menerbitkan Perpu KPK.

Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi sudah resmi berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019. UU tersebut berlaku dengan sendirinya meski Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak membubuhkan tanda tangan peresmian pemberlakuan UU KPK yang telah direvisi karena alasan kesalahan penulisan.

Ketua KPK Akan Kembali Minta Penerbitan Perppu Usai Jokowi Dilantik. Agus tak mau berspekulasi terkait apakah Jokowi akan menerbitkan Perppu atau tidak. Sejauh ini, dia hanya ingin menunggu pelantikan Jokowi dan Maruf Amin.