Pertagas

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan pasca pembentukan Sub Holding Gas, pihaknya akan lebih fokus pada pengembangan bisnis di Indonesia. Salah satunya, pembangunan infrastruktur gas yang dibutuhkan untuk menyalurkan gas ke konsumen.

Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Dilo Seno Widagdo mengatakan pasca pembentukan sub holding gas, pihaknya menerima sejumlah tawaran kerja sama. Termasuk dari perusahaan gas luar negeri.

Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terus berinovasi memperluas energi agar semakin bermanfaat bagi masyarakat. Kali ini, PGN Group bersama-sama dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) Yang telah bersinergi dalam Sub Holding Gas meluncurkan brand association yang dinamakan 'The Gas'

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengatakan, pada hari ini proses akuisisi mencapai babak baru dengan ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli (Sales Purchase Agreement/SPA) Saham Pertagas antara Pertamina dan PGN.

Menurut dia, semburan lumpur itu tidak berbahaya karena pipa belum terisi gas. Semburan lumpur juga bukan akibat kebocoran gas melainkan tekanan air saat proses pembersihan.

Menurut Rachmat, empat anak usaha Pertagas tersebut menjadi incaran PGN kerena memiliki lini bisnis yang sama dengan PGN. Namun, saat ini keputusan pelepasan empat anak usaha masih menunggu keputusan Pertamina dan pemerintah. Saat ini, PGN sedang melakukan valuasi empat anak usaha Pertagas.

Dua anak perusahaan PT Pertamina, yakni PT Pertagas Niaga (PTGN) dengan PT Patra Jasa menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Jual Beli Liquefied Natural Gas (LNG). Hal ini merupakan momentum di mana industri perhotelan di Bali pertama kalinya memanfaatkan LNG guna mendukung pemanfaatan energi bersih.

Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso mengatakan, proses akuisisi saat ini masih terus berjalan, akan diawali dengan pembayaran transaksi pengambilalihan 51 persen saham Pertagas yang targetnya dilaksanakan pada akhir September 2018.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengkaji penerbitan obligasi sebagai salah satu opsi sumber pendanaan eksternal untuk pelunasan akuisisi 51 persen saham PT Pertamina Gas (Pertagas).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, bakal ada perombakan direksi di PT Pertamina Gas (Pertagas) usai diakuisisi oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) akan mencicil uang pembelian 51 persen saham PT Pertamina Gas (Pertagas) pada akhir September 2018 ini. Pembayaran ini rencananya akan dilakukan melalui 2 tahap.

"Hari ini kita pikirkan hanya 51 persen Pertagas, sisanya kita pakai untuk biaya Infrastruktur karena perlu biaya besar untuk kembangkan infrastruktur."

Arandi menilai, valuasi harga yang dibuat KJPP tersebut merupakan harga yang wajar. Menurutnya, harga valuasi memang seharusnya berada di atas harga buku karena menghitung potensi pendapatan suatu perusahaan di masa mendatang.

PGN bersama Pertagas telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA), PGN kini resmi memiliki 51 persen saham Pertagas.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan PT Pertamina. Dengan penandatanganan CSPA ini, PGN menjadi pemilik mayoritas Pertagas sebanyak 51 persen. Integrasi bisnis gas ini dilakukan guna mendorong perekonomian.

Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengaku memang ada hak bagi karyawan sebuah perusahaan untuk menolak rencana bisnis perusahaan. Hal itu tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler PT Pertamina Gas (Pertagas) pada Rabu (16/5) lalu, mengesahkan pemberhentian Suko Hartono dari jabatannya Direktur Utama Pertagas. Pemegang saham juga memutuskan untuk mengosongkan sementara posisi Direktur Utama Pertagas.

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, salah satunya memutuskan PGN mendapat izin prinsip dari pemegang saham‎, terkait integrasi dengan PT Pertamina Gas (Pertagas).

"Kami bisa melewati tahun 2017 dengan baik walaupun tahun lalu ada instruksi pemerintah agar Pertagas menurunkan biaya distribusi (toll fee) untuk konsumen gas industri pupuk, baja, dan petrokimia."

"Ini karena 100 persen saham Pertagas dimiliki PT Pertamina yang merupakan entitas murni pemerintah. Kalau saham PGN kan ada yang dimiliki investor karena sudah Tbk (tercatat di bursa saham)."