Perumahan Rakyat

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan segera memulai pembangunan 49 unit hunian tetap di Aceh Barat bagi warga terdampak bencana, menjanjikan solusi perumahan yang aman dan layak.

Proyek pembangunan Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjukkan progres signifikan, melampaui target awal. Pembangunan Rusun ASN Kejati Jabar ini diharapkan selesai lebih cepat dari jadwal.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meluncurkan aplikasi 'Imah Aing' untuk mempercepat penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memangkas birokrasi, dan meningkatkan transparansi.

Realisasi puluhan ribu unit rumah subsidi di Jawa Barat pada tahun 2025 diproyeksikan akan mendorong perputaran ekonomi senilai Rp8 triliun, sekaligus menciptakan ratusan ribu lapangan kerja.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berkomitmen mengawal optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bandung, mendorong percepatan realisasi program perumahan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Sigi telah melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan program penataan kawasan kumuh di Desa Binangga berjalan sesuai prosedur dan menyasar penerima bantuan yang tepat, mengatasi kendala teknis yang muncul.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memanfaatkan dana pemulihan aset negara triliunan rupiah untuk perbaikan sekolah, perumahan, dan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mendagri Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah di Sulawesi Utara untuk mengoptimalkan Program Prioritas Nasional, demi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Presiden Prabowo berkomitmen untuk mempercepat program perumahan rakyat di seluruh Indonesia dengan sasaran renovasi sebanyak 400 ribu rumah tahun ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memberikan apresiasi tinggi kepada Jawa Tengah atas realisasi Kredit Program Perumahan yang menempati peringkat pertama nasional, mendorong percepatan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hunian.

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membangun hunian layak bagi warga bantaran rel Senen, Jakarta Pusat, setelah meninjau langsung kondisi permukiman dan menyerap aspirasi masyarakat, menegaskan tekadnya untuk menyediakan hunian layak bagi seluruh rakya

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen. Berbagai program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan perumahan rakyat menjadi kunci utama penciptaan lapangan kerja masif.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama mengatasi backlog perumahan nasional yang masih tinggi, membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengonfirmasi rencana pembangunan 2.200 unit rumah Papua Pegunungan yang diperuntukkan bagi kepala suku dan warga setempat, sebuah program khusus atas instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah Kabupaten Bogor serius menggarap Penanganan RTLH Bogor, khususnya di sekitar kediaman Presiden Prabowo, dengan target tuntas 2028 melalui kolaborasi multi-pihak.

Menteri PKP Maruarar Sirait resmi memperpanjang tenor cicilan rumah subsidi menjadi 30 tahun, sebuah langkah strategis yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mempercepat Program 3 Juta Rumah.

Pemerintah Kota Singkawang terus menggenjot percepatan realisasi 4.000 unit rumah subsidi bagi MBR, berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah untuk memastikan hunian layak segera tersedia.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa mendorong REI Jatim untuk memperkuat sinergi dalam percepatan penyediaan hunian layak MBR, menyoroti kontribusi signifikan pengembang dan program FLPP di Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara meluncurkan Program RTLH di Halmahera Timur untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat prasejahtera, menargetkan rehabilitasi 1.200 unit rumah tahun ini.

Wali Kota Makassar dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meninjau kawasan kumuh di Tallo, Makassar, memetakan penataan hunian layak dan mengusulkan solusi hunian vertikal untuk percepatan Penataan Kawasan Kumuh Makassar.