Pilkada oleh DPRD

Said mengingatkan bahwa mahalnya biaya pilkada tidak serta-merta dapat diselesaikan dengan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Pakar politik kontemporer Prof. Caroline Paskarina menilai mekanisme Pilkada oleh DPRD berisiko memperdalam masalah demokrasi, mengurangi partisipasi publik, dan memusatkan kekuasaan pada elite politik.

DPR baru mengesahkan Perppu Pilkada menjadi undang-undang.

Toto berharap DPR menunjukkan tanggung jawabnya dengan mengesahkan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada.

Publik membantah argumen yang menyebut praktik politik uang sebagai dasar dilaksanakannya pilkada oleh DPRD.

Sebanyak 45,5 persen responden menyatakan pilkada langsung berbiaya mahal.

Dodi mengatakan sebanyak 5,8 persen responden menghendaki pilkada dilaksanakan oleh DPRD.

Perppu Pilkada Langsung masih dinilai sebagai penyelamat berjalannya demokrasi di Indonesia dari ancaman kemunduran.

Mahasiswa yang menggelar aksi tersebut mengaku siap mengawal Perppu Pilkada langsung untuk demokrasi Indonesia.

Menurut mereka Pilkada tidak langsung juga menutup peluang sosok-sosok berkualitas & berintegritas untuk jadi pemimpin.

Mereka menganggap terbitnya Perppu Pilkada secara otomatis membatalkan UU Pilkada yang sudah disahkan DPR.

"Semestinya kalau Pilkada langsung, aspirasi perempuan yang memiliki kebutuhan khusus bisa disalurkan," kata Risma.

Sidang akan digelar hari ini dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dari sembilan pemohon.

Mereka juga berencana akan menduduki Gedung DPR jika tuntutannya dalam aksi demo di Bundaran HI ini masih tak didengar.

Ria mengatakan, dirinya tidak percaya dengan anggota DPR karena mereka hanya ingin uang bukan mengurusi rakyat.

Dalam aksinya mereka memakai baju hitam dengan sebagai tanda berkabung dan menutup mulut dengan plester.

Dalam aksinya, mereka melakukan aksi diam sambil menutup mulut dengan lakban.

Bara JP mengancam menghadang delegasi peserta dan menyuruh mereka pulang karena SBY mendukung Pilkada via DPRD.

Adu jotos berjalan kurang lebih 5 menit kemudian dihentikan oleh sesama polisi, setelah dijanjikan akan ditemui DPRD.

Dengan menamakan diri #NoNameNoFlag, mereka merespon kondisi perpolitikan Indonesia yang semakin mengebiri hak rakyat.