PNBP

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai kebijakan kenaikan tarif pengurusan dokumen kendaraan bermotor punya catatan kritis. Mereka juga menduga adanya elite pemerintahan bakal memanfaatkan aturan guna mengambil keuntungan.

Warga berbondong-bondong urus STNK di Polda Metro sebelum harga naik. Ada warga yang sudah menunggu loket dibuka sejak pukul 03.00 Wib dini hari. Meskipun loket baru buka pukul 07.00 Wib.

Pemerintah Jokowi-JK menaikkan tarif pengurusan surat kendaraan bermotor, baik untuk roda 2 maupun roda 4. Bahkan, kenaikan ada yang mencapai tiga kali lipat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kenaikan tarif tersebut memang dilakukan untuk perbaikan layanan di kepolisian.

Pemerintah menaikkan tarif pengurusan dokumen kendaraan bermotor baik roda dua maupun empat di awal 2017. Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul, mengaku naiknya pengurusan surat kendaraan bermotor akibat meroketnya harga bahan baku.

Kalau ada masyarakat yang menilai bahwa penerbitan PP itu melanggar hukum, HAM, atau hak-hak publik lainnya, maka masyarakat bisa melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Kakorlantas akui sosialisasi kenaikan tarif urus STNK sangat singkat. Tarif atau biaya pengesahan STNK kendaraan bermotor di aturan lama yaitu hanya Rp 50.000 untuk roda 2, roda 3 dan angkutan umum. Dalam aturan baru, biaya ini naik menjadi Rp 100.000 per penerbitan.

"(Wajar) kalau ada kaget dulu, ini untuk membangun kesadaran warga negara untuk membayar pajak demi pembangunan yang lebih baik lagi," ucap Aher.

Naikkan tarif STNK & BPKB, pemerintah harus benahi transportasi umum. Anggota Komisi III dari fraksi PKS Nasir Djamil meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah seharusnya membenahi transportasi umum terlebih dahulu sebelum memutuskan menaikkan tarif.

"Kami berusaha mengoptimalkan pendapatan di sektor non-pajak, seperti lewat pemanfaatan aset dan retribusi objek baru, untuk menutup kekurangan pendapatan dari sisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)."

"Penerimaan kita masih sangat kurang, kebutuhan kita buat belanja sangat banyak utamanya untuk infrastruktur. Jadi kalau kita lihat penerimaan tahun sebelumnya, penerimaan tidak pernah sesuai dengan target."

Berapa biaya bikin pelat nomor unik kendaraan di 2017? Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Biayanya bervariasi antara Rp 5 juta sampai Rp 20 juta.

Dalam aturan lama, biaya penerbitan BPKB untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 hanya Rp 80.000 dan kini naik menjadi Rp 225.000 per penerbitan. Sementara itu, biaya penerbitan BPKB kendaraan roda 4 atau lebih dalam aturan lama hanya Rp 100.000 dan kini naik menjadi Rp 375.000 per penerbitan.

Wamenkeu ungkap seperempat lebih pendapatan negara disumbang PNBP. Penghargaan Kementerian atau Lembaga dengan kontribusi PNBP terbesar diberikan kepada 13 Kementerian. Kategori BUMN dengan kontribusi PNBP terbesar diberikan kepada PT Pertamina dan PT Kaltim Prima Coal.