Prim Haryadi

MA Tegaskan Pentingnya Sosialisasi KUHP KUHAP Baru ke Masyarakat

Pejabat Mahkamah Agung menekankan urgensi Sosialisasi KUHP KUHAP Baru kepada publik, mengingat perubahan paradigma hukum yang kini mengedepankan keadilan restoratif.

Legislator Dorong Detail Aturan Kerja Sosial KUHP, Cegah Beda Tafsir

Anggota DPR RI Rapidin Simbolon mendesak pendetailan Aturan Kerja Sosial KUHP baru untuk menghindari perbedaan interpretasi di lapangan, demi implementasi yang efektif dan objektif.

MA Jelaskan Mekanisme Vonis Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru

Mahkamah Agung (MA) merinci mekanisme penerapan vonis pidana kerja sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang akan efektif mulai 2 Januari 2026, memicu rasa penasaran publik.