PTUN

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku kecewa dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai partai politik peserta pemilu 2019.

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, menolak seluruh gugatan Partai Islam Damai Aman (Idaman) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Partai yang didirikan Rhoma Irama itu dipastikan gagal menjadi peserta Pemilu 2019.

Majelis hakim memerintahkan KPU mencabut keputusan penetapan pasangan calon petahana nomor urut 2 dari jalur independen, Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti.

Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo telah menetapkan nilai UMP Sulsel sekitar Rp 2,6 juta. UMP itu ditolak karena upah sebesar itu masih tidak manusiawi bagi kelangsungan hidup buruh dan keluarganya, hanya bisa dipakai untuk bertahan hidup.

Jarot mempertanyakan proses pengangkatan Sekda melalui proses lelang jabatan. Dia mengaku mengikuti lelang jabatan karena saat itu diminta oleh Wali Kota. Namun karena jumlah pendaftar hanya dua orang dianggap tidak memenuhi syarat.

Menurutnya PTUN tidak menerima gugatan tersebut dan bukan memberikan penolakan atas gugatan yang diajukan oleh beberapa advokat terkait keabsahan hak angket KPK.

Putusan PTUN belum inkrah, Hendropriyono masih Ketua Umum PKPI. Imam menambahkan, putusan PTUN yang dibacakan pada Rabu lalu (21/6) itu juga belum final.

Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan banding ke PTUN. Menurutnya pengajuan banding ini merupakan prosedur yang harus diikuti dalam penanganan perkara Pemprov DKI.

ICW minta hakim PTUN tangani perkara pelantikan OSO bebas intervensi. Peneliti ICW Donald Faris mengatakan, aksi karangan bunga memiliki pesan agar Hakim PTUN bersikap bebas dan merdeka dalam memutus perkara pelantikan Osman Sapta Odang menjadi Ketua DPD.

Reklamasi dibatalkan PTUN, Pemprov DKI akan banding dan yakin menang. Meski kalah di PTUN, Saefullah optimis Pemprov DKI akan kembali memenangkan banding di tingkat lebih tinggi.

Pemprov DKI masih mengkaji putusan PTUN yang batalkan izin reklamasi. Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menyatakan Pemprov DKI belum bisa menentukan sikap terkait putusan PTUN yang membatalkan izin reklamasi Pulau F, Pulau I, dan Pulau K. Menurut Sumarsono, Pemprov DKI masih mengkaji terlebih dahulu

Atas keputusan PTUN yang berbanding terbalik dengan keputusan Menkum HAM, Yasonna menyebut pihak tergugat yakni Romahurmuziy tentu akan mengajukan banding. Yasonna mengaku belum membaca secara rinci isi putusan majelis hakim PTUN atas gugatan tersebut.

Tripeni Irianto Putro terbukti menerima suap dari OC Kaligis untuk mengabulkan gugatan yang diajukan ke PTUN Medan.

Bupati Pati Haryanto, harus mencabut SK izin proses penambangan semen yang dilakukan PT. SMS di Kawasan Karst Kendeng.

Ratusan warga masih menanti putusan sidang gugatan pembangunan pabrik semen yang ditujukan pada Bupati Pati Haryanto.

Tersangka Evy Susanti terlihat mengenakan baju hitam saat menjalani pemeriksaan lanjutan di KPK.

Kepada hakim, OC Kaligis bercerita bahwa dirinya telah memecat 70 persen karyawannya karena tak sanggup menggaji.

Pada Senin (7/9), penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap Jupanes.

Kemenpora mengaku menghargai putusan majelis hakim ihwal kasus ini

Pada pemeriksaan sebelumnya, dua anak buah OC yakni Anis Rifai dan Rico Pandeirot juga pernah dimintai keterangan.