Reforma Agraria

Kebijakan program reforma agraria diminta mesti betul-betul fokus untuk melakukan distribusi lahan pangan terutama dalam membantu kinerja petani rakyat di berbagai daerah dalam menggarap lahan mereka.

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah mendorong Program Strategis Nasional Reforma Agraria melalui penataan aset dengan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai modal usaha produktif dan penataan akses atau kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kebijakan reforma agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sempat terhambat karena adanya tumpang tindih regulasi

Pemerintah tengah berupaya membangun sinergi bersama Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu untuk percepatan program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Mempercepat implementasi rencana detail tata ruang (RDTR) menjadi salah satu solusi penyelesaian karut marut kondisi permasalahan tata ruang di hampir seluruh daerah di Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, penyelesaian konflik agraria harus memberikan kehidupan baru bagi masyarakat terdampak. Sehingga proses penyelesaian konflik tidak berhenti setelah penyerahan sertifikat redistribusi tanah, tetapi bisa dilanjutkan dengan program pemberdayaan masyarakat.

Pendidikan dan pencegahan adalah elemen utama yang juga harus dikedepankan oleh instrumen negara yang bersinggungan dengan agraria.

Tim yang digawangi oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP), dibantu oleh Menteri ATR/BPN serta Menteri LHK ini berhasil melakukan penanganan konflik yang menjadi prioritas di tahun 2021 dan menghasilkan penyelesaian konflik atas total tanah seluas 2.579 Ha untuk 4.660 KK di 6 Provinsi dan 8 Kab/Kota.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak ingin konflik agraria terus menerus terjadi di berbagai daerah. Menurut dia banyak konflik agraria yang telah berlangsung hingga puluhan tahun dan tak menemukan solusinya.

Sepanjang 2020, hak kesejahteraan adalah tipologi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat ke Komnas HAM yakni 1.025 kasus di mana di dalamnya termasuk konflik agraria.

Sementara itu pada 2021 kali ditargetkan akan menyelesaikan 137 kasus.

Dukungan Polri ini sebagai rangka antisipasi peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) akan potensi krisis pangan akibat pandemi Covid-19.

Pada kesempatan ini, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, melaporkan bahwa ia bersama masyarakat adat di Kabupaten Jayapura sedang melakukan perubahan untuk kemajuan daerahnya dengan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA).

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Nur Hidayati, mengatakan pemerintah harus mempercepat reforma agraria. Hal ini diperlukan untuk menggenjot perekonomian warga desa. Dia mendorong pemerintah agar memberikan kebijakan yang dapat memberdayakan masyarakat di daerah.

Sofyan mengaku masih menemukan kasus-kasus pelanggaran tata ruang di sejumlah daerah sebagian besar karena pemerintah daerah tidak serius untuk melakukan penegakan hukum.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku ingat, pada akhir 2014 lalu dirinya mendapat laporan bahwa ada 126 juta bidang tanah di seluruh Tanah Air yang belum bersertifikat. Dari jumlah tersebut, baru 46 juta bidang yang diselesaikan.

Usai pertemuan Jokowi, Sofyan Djalil menjelaskan bahwa dalam pertemuan, Jokowi meminta melanjutkan pekerjaan yang belum selesai yaitu masalah agraria, redistribusi dan masalah reforma agraria.

Menteri ATR Sofyan Djalil meminta agar RUU tersebut dibahas pada periode selanjutnya.

Sempat terjadi insiden kecil, ketika polisi memaksa memadamkan aksi bakar ban yang dilakukan mahasiswa. Namun tensi memanas tersebut berhasil diredakan segera oleh pimpinan dari kedua belah pihak.

Presiden Joko Widodo menerima sejumlah perwakilan petani yang berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Selasa (24/9). Dalam pertemuan yang dihadiri 8 perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan terkait persoalan reforma agraria.