reformasi polri

Pengamat hukum dan politik memprediksi Transformasi Polri 2026 akan sangat signifikan, tidak hanya memperkuat kapasitas internal tetapi juga mendukung agenda pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan tiga komitmen penting untuk mewujudkan Polri Presisi. Apa saja langkah perbaikan institusi demi pelayanan terbaik bagi masyarakat?

Agenda reformasi di tubuh Polri bukan perkara ringan karena menyangkut institusi besar dengan struktur, sejarah, dan dinamika internal yang kompleks.

Proses Reformasi Polri menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas nasional. Bagaimana institusi besar ini bisa bertransformasi tanpa memicu kegaduhan politik dan tetap berpegang pada konstitusi?

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur secara komprehensif penempatan polisi aktif di jabatan sipil, diharapkan mampu mengakhiri polemik yang berkembang di masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui perumusan Peraturan Pemerintah (PP) terkait jabatan sipil yang diisi anggota Polri, sebuah langkah krusial dalam upaya Reformasi Polri yang mendesak dan diharapkan rampung Januari mendatang.

Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menerima lebih dari 300 masukan tertulis dan dari 100 kelompok masyarakat, menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap upaya Reformasi Polri.

Pengamat hukum Boni Hargens menyoroti perlunya pemahaman mendalam prinsip konstitusional dalam Tafsir Perpol 10/2025 untuk menghindari perdebatan yang menyesatkan dan tidak produktif.

Anggota DPR RI Melchias Markus Mekeng mendesak Kapolri untuk menindak tegas enam Polisi Tersangka Kalibata yang terlibat pengeroyokan maut di Jakarta Selatan, demi keadilan dan reformasi Polri.

Analis politik senior Boni Hargens mendesak Reformasi Polri berfokus pada transformasi budaya, etika, dan sistem internal. Ini kunci menciptakan kepolisian profesional dan akuntabel.

Analis politik senior Boni Hargens menekankan pentingnya Reformasi Polri yang berpusat pada transformasi budaya, etika, dan sistem internal demi kepolisian profesional dan akuntabel yang menjadi investasi fundamental bagi demokrasi Indonesia.

Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan menyatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri masih menanti masukan operasional dan solusi konkret dari masyarakat untuk percepatan reformasi.

Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) menyoroti langkah Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memperkuat Polri sebagai representasi sipil dan komitmen reformasi institusi.

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan sejumlah kelompok masyarakat membahas terkait reformasi kebijakan narkotika di Jakarta, Senin, 2 Desember 2025.

Center for Indonesian Strategic Action (CISA) mengapresiasi upaya Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam melakukan transformasi Polri. Konsep Presisi dinilai berhasil tingkatkan kepercayaan publik.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa mandat presiden untuk Reformasi Polri bersifat mutlak dan tidak dapat dinegosiasikan, dengan target rekomendasi komprehensif dalam tiga bulan.

Analis Intelijen dan Keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai Apel Kasatwil 2025 menjadi indikator keseriusan Polri dalam mengawal reformasi, khususnya peningkatan profesionalisme pelayanan publik, usai pembentukan Komite Percepatan Reformasi Polri.

Menurut dia, ada banyak kasus di mana polisi membekengi dan melindungi korporasi lingkungan yang jelas melanggar undang-undang.

Leonard Simanjuntak, Direktur Negara Greenpeace Indonesia, menekankan bahwa banyak purnawirawan Polri terlibat dalam korporasi yang merusak lingkungan.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie sangat menghargai sikap adaptif dan responsif yang ditunjukkan oleh Polri.