rehabilitasi

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan Pemulihan Layanan Kesehatan Sumatra pascabencana dapat rampung Maret 2026, termasuk fasilitas dan rumah tenaga kesehatan. Simak selengkapnya!

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyelesaikan pembangunan 10 unit rumah sementara di Pidie Jaya, Aceh, untuk menampung keluarga korban banjir bandang dan tanah longsor, siap diserahkan kepada pemerintah daerah. Pembangunan rumah sementa

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari memastikan Pesantren Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang kini bersih dari tumpukan kayu sisa banjir, menandai langkah awal pemulihan pascabencana yang mendapat perhatian khusus pemerintah pusat.

BNPB menggandeng ratusan mahasiswa untuk mempercepat proses Verifikasi Rumah Rusak Aceh Timur akibat banjir dan tanah longsor, memastikan bantuan tepat sasaran sebelum Ramadhan.

Kemenekraf aktif membantu pemulihan kegiatan usaha di daerah terdampak bencana di Sumatera. Melalui inisiatif Ekraf Peduli, Kemenekraf berupaya menggerakkan kembali roda ekonomi dan kreativitas masyarakat pasca bencana.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat Dampak Bencana Sumbar akibat banjir bandang dan tanah longsor akhir 2025 mencapai Rp33,5 triliun, menyoroti urgensi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan Pesantren Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk pemulihan pasca-bencana banjir bandang. Instruksi ini datang langsung dari Seskab, menunjukkan komitm

Kepala Staf Kepresidenan RI Muhammad Qodari mengapresiasi peran aktif Polri dalam pembangunan hunian tetap bagi korban banjir Aceh Tamiang. Upaya ini menjadi bagian penting dari rehabilitasi pascabencana. Simak detail lengkapnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak bupati dan wali kota di Aceh untuk segera menyampaikan Laporan Kerusakan Fasilitas Umum Bencana, termasuk infrastruktur dan ekonomi, agar penanganan dapat dipercepat.

Kementerian Sosial memastikan korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menerima Bantuan Pemerintah Korban Bencana Sumatera yang berlapis, mulai dari santunan hingga dukungan pemulihan ekonomi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggalakkan pemanfaatan kayu hanyutan pascabencana di Aceh Utara dan Sumatera Utara, fokus untuk pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmen pemerintah dalam menyalurkan bantuan banjir, termasuk santunan dan rekonstruksi rumah bagi warga terdampak di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat koordinasi Satgas Kuala di Aceh Tamiang, Aceh, guna memastikan kelancaran pengerukan sungai dan pemulihan wilayah pascabencana, serta mendukung ekonomi lokal.

Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan penyaluran beragam Bantuan Korban Banjir Banjar Kalsel, mulai dari santunan hingga pemulihan ekonomi, agar semua terdampak mendapatkan haknya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki sumber daya yang memadai untuk penanganan banjir Sumatra dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, memastikan kebutuhan warga terdampak terpenuh

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan penanganan bencana alam tidak akan menghambat program prioritas Presiden Prabowo pada 2026, didukung efisiensi dan sumber pendanaan lain.

Kemensos terus salurkan bantuan pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, dengan total nilai bantuan mencapai lebih dari Rp100 miliar untuk fase kedaruratan hingga rehabilitasi.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon tengah mendata kerusakan cagar budaya di Sumatra akibat bencana alam, dengan lebih dari 70 lokasi terdampak menjadi dasar rehabilitasi dan perlindungan warisan budaya nasional.

Gubernur Sumatera Barat instruksikan bupati dan wali kota segera siapkan lahan untuk pembangunan huntara bagi korban bencana, demi tempat tinggal aman dan manusiawi.

Suyudi mengatakan melalui Klinik Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) BNN RI Cawang, masyarakat dapat melapor dan menjalani rehabilitasi tanpa takut dipidana.