Reklamasi

Anies menyampaikan telah menerima surat balasan dan BPN tak bisa menarik surat-surat yang telah diterbitkan terkait HGB tersebut. Atas jawaban BPN itu, Anies mengatakan akan menunjukkan bukti kepada Kementerian ATR/BPN bahwa ada kecacatan administrasi.

Anies mengaku heran kenapa BPN sampai saat ini belum membalas suratnya kenapa memilih mengadakan konferensi pers.

Penarikan Raperda, menurut Ongen, memang kewenangan Pemprov DKI. Tetapi, dia mengingatkan, tetap melalui prosedur dewan jika langgar aturan dibiarkan bisa menjadi kebiasaan buruk.

Mengenai belum adanya dua raperda tentang reklamasi, Hasan menjelaskan, penerbitan HGB tetap dapat dilakukan. Alasannya karena sudah ada Pergub DKI nomor 121 tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta.

Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Najib Taufieq mengatakan, pihaknya tidak menerima surat dari Anies tersebut. Alasannya, karena surat permohonan pencabutan surat tersebut dikirimkan langsung ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang dipimpin Sofyan Djalil.

Untuk itu, mantan Menteri Pendidikan menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta menarik kembali seluruh surat yang menjadi landasan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB). Pasalnya HGB atas seluruh pulau-pulau tersebut telah diberikan kepada pihak ketiga.

JPU hanya menuntut Yonda 8 bulan penjara dalam kasus penebangan mangrove dan reklamasi liar di Tanjung Benoa.

Perdebatan mengenai reklamasi akan menjadi obyektif dan terang benderang jika disampaikan oleh pakar yang mengerti masalah reklamasi, berikut dasar hukumnya.

Anggota DPR komisi X tersebut belum menegaskan akan menghentikan proyek reklamasi tersebut. Tetapi kata dia, secara menyeluruh akan melihat jika proyek tersebut tidak cocok akan dihentikan.

Persoalan NJOP ini juga menjadi materi pemeriksaan para saksi dalam dugaan kasus korupsi proyek reklamasi Pulau C dan D oleh Polda Metro Jaya. Saefullah mengatakan, penentuan NJOP Rp 3,1 juta per meter itu merupakan hasil appraisal. Ia pun mengaku tak mengetahui prosesnya seperti apa.

Hasil gelar perkara sementara, penyidik menemukan dugaan korupsi dalam penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di proyek reklamasi. Seperti diketahui NJOP yang telah diketahui untuk Pulau C dan D yaitu Rp 3,1 juta per meter.

Polisi kemungkinan akan memanggil mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi dalam proyek reklamasi Pulau C dan D. Namun kepastian pemanggilan Djarot akan ditetapkan setelah ada perkembangan dalam proses penyelidikan.

Soedijo Alimin alias Jen Tang, penggarap reklamasi di Makassar dicekal ke luar negeri oleh penyidik Kejati Sulsel.

Amien Rais usul bentuk tim tolak reklamasi, lalu temui Jokowi bukan Luhut. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dengan tegas tetap menolak proyek reklamasi teluk Jakarta. Dia pun berencana membentuk tim untuk bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas reklamasi.

Marwan juga mengkritisi proyek reklamasi ini penuh dengan unsur kepentingan.

Mengingat proyek reklamasi muncul pada masa kepemimpinan Ahok-Djarot. Tetapi Laode menyerahkan sepenuhnya pada penyidik KPK.

Dalam keterangan resminya, Luhut menjelaskan bahwa yang disampaikannya di Medan pada saat diwawancara wartawan adalah Ridwan Djamaluddin yang merupakan Ketua Tim Kajian Reklamasi yang juga Ketua Ikatan Alumni ITB.

Nelayan Muara Angke geruduk Balai Kota tagih janji Anies hentikan reklamasi. Pendemo menuntut gubernur baru DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memenuhi janji menghentikan proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan menegaskan, pemerintah pusat tetap melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sebab menurutnya, proyek reklamasi sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada.

Dia berharap untuk bersabar dan tak ada yang menjadi 'kompor' terkait janjinya dan Anies menolak reklamasi tersebut.