Relokasi Warga
-
News •Pemerintah PPU Salurkan 21 Unit Bantuan Rumah Korban Bencana Penajam Paser UtaraPemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyerahkan 21 unit bantuan rumah kepada korban bencana kebakaran di Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, menegaskan komitmen penanganan pascabencana dan pemulihan bagi warga terdampak.
-
News •Pembangunan Rumah Terdampak Abrasi Karawang Direalisasikan, Warga Pesisir Utara Kini Punya Hunian AmanPemerintah Kabupaten Karawang merealisasikan pembangunan 21 unit rumah bagi warga terdampak abrasi dan banjir rob di wilayah pesisir utara. Ini merupakan wujud komitmen Pemkab Karawang dalam Pembangunan Rumah Terdampak Abrasi Karawang untuk hunian layak.
-
Politik •Perluasan Wilayah Banjarmasin: Pemkot Minta Dukungan Pemprov KalselPemerintah Kota Banjarmasin serius mengupayakan perluasan wilayah di Musrembang 2027 karena keterbatasan lahan hambat pengembangan kota. Usulan perluasan wilayah Banjarmasin ini mendapat sinyal positif dari Gubernur Kalsel.
-
Ekonomi •Pemerintah Percepat Pembangunan Rusun Senen untuk Warga Bantaran RelMenteri PKP dan Kepala BP BUMN meninjau lahan pembangunan rusun di Senen, Jakarta, menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di bantaran rel kereta api.
-
News •Pramono Anung Dukung Pembangunan Hunian Layak Senen oleh Prabowo untuk Warga Bantaran RelGubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam membangun hunian layak Senen bagi warga di sepanjang rel kereta api, menandai langkah serius penanganan permukiman kumuh.
-
Ekonomi •Ganti Rugi Lahan Bendungan Karangnongko Blora Ditargetkan Rampung 2026Kantor Pertanahan Kabupaten Blora menargetkan proses ganti rugi lahan Bendungan Karangnongko di Blora rampung pada 2026, menjadi langkah penting proyek strategis nasional.
-
News •Akses Sulit Hambat Pembangunan Huntara Aceh Timur bagi Korban BanjirPembangunan hunian sementara (huntara) di dusun terisolir Aceh Timur terhambat akses jalan yang ekstrem, membuat ribuan warga terdampak banjir masih menanti bantuan huntara Aceh Timur.
-
News •Penyintas Bencana di Aceh Timur Bangun Hunian Sementara Mandiri Akibat Isolasi WilayahWarga Dusun Ranto Panyang Rubek, Aceh Timur, berinisiatif membangun hunian sementara mandiri setelah tiga bulan di tenda pengungsian. Inisiatif ini muncul karena kondisi wilayah yang terisolasi dan belum adanya kepastian dari pemerintah.
-
News •Wapres Gibran Tinjau Tanah Gerak di Jangli Semarang, Prioritaskan Keselamatan Warga TerdampakWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi tanah gerak di Jangli Semarang, menekankan keselamatan warga dan koordinasi relokasi untuk para korban bencana.
-
News •Pemkab Batang Gerak Cepat Relokasi Longsor di Desa Pranten, Prioritaskan Keselamatan WargaPemerintah Kabupaten Batang mengambil langkah sigap merelokasi 28 keluarga terdampak longsor di Desa Pranten. Keputusan relokasi longsor Batang ini diambil demi keselamatan warga yang berada di zona merah pergerakan tanah.
-
News •Pemkab Bandung Pastikan Rehabilitasi Rumah Terdampak Banjir MajalayaPemerintah Kabupaten Bandung akan merehabilitasi delapan rumah warga yang rusak akibat banjir di Majalaya, memastikan pemulihan bagi warga terdampak bencana.
-
News •Pemerintah Salurkan Rp4,5 Miliar Bantuan Perbaikan Rumah Padang Terdampak BencanaPemerintah pusat menyalurkan Rp4,5 miliar untuk Bantuan Perbaikan Rumah Padang yang rusak akibat bencana hidrometeorologi, mempercepat pemulihan warga terdampak dan relokasi.
-
News •Pergeseran Tanah Memicu Evaluasi Izin Pengembang Bogor, Pemkab Siapkan Relokasi WargaPemerintah Kabupaten Bogor serius melakukan evaluasi izin pengembang di wilayah timur setelah insiden pergeseran tanah, sekaligus menyiapkan langkah relokasi bagi warga terdampak. Temukan bagaimana Pemkab Bogor menangani bencana alam dan memastikan kesela
-
News •KSP Dorong Relokasi Warga Pelabuhan Ratu Terdampak Pergerakan Tanah Demi KeselamatanKepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mendesak percepatan relokasi warga Pelabuhan Ratu yang terdampak pergerakan tanah, memastikan keselamatan dan hunian layak bagi mereka.
-
Ekonomi •PTPN IV PalmCo Siapkan 30 Hektare Lahan untuk Huntap dan Huntara di Batangtoru, Tapanuli SelatanPTPN IV PalmCo menunjukkan komitmen kuat dalam pemulihan pascabencana dengan menyiapkan 30 hektare lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara) di Batangtoru, Tapanuli Selatan, guna relokasi warga terdampak.
-
News •Pemkab Kapuas Bahas PPKH untuk Percepat Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Lokal KapuasPemerintah Kabupaten Kapuas serius membahas Permohonan Persetujuan Kawasan Hutan (PPKH) demi mewujudkan Pemukiman Transmigrasi Lokal Kapuas sebagai solusi permanen atasi banjir dan tingkatkan kesejahteraan.
-
News •Wagub Jabar Ancam Tindak Tegas Alih Fungsi Lahan Pemicu Longsor KBBWakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan pihaknya akan menindak tegas praktik alih fungsi lahan pemicu longsor di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Langkah ini diambil menyusul bencana longsor yang merenggut korban jiwa dan menyebabkan kerusakan p
-
Politik •Mendagri Dorong Penguatan Tata Ruang Pascabencana Longsor di Bandung BaratMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak penguatan tata ruang dan relokasi warga pascabencana longsor di Bandung Barat, menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa.
-
News •Mendagri Tito Karnavian: Longsor Cisarua Jadi Alarm Penting Mitigasi BencanaMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bencana longsor Cisarua harus menjadi peringatan bagi seluruh daerah untuk memperkuat pemetaan wilayah rawan dan mitigasi bencana hidrometeorologi.
-
News •Wapres Gibran Minta Pemda Usut Tuntas Alih Fungsi Lahan Pemicu Longsor CisaruaWakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendesak pemerintah daerah mengusut tuntas alih fungsi lahan di Cisarua, Bandung Barat, yang diduga menjadi penyebab longsor. Ini menjadi perhatian serius Wapres Gibran Alih Fungsi Lahan Cisarua.
