Revisi UU KPK

Pemerintah menjelaskan soal adanya Dewan Pengawas KPK. Menurut pemerintah, kehadiran dewan pengawas tidak bertentangan dengan kaidah hukum anti korupsi.

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Peraturan itu diteken pada 16 Januari 2020.

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly membantah tudingan penyelundupan hukum dalam proses revisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menegaskan bahwa proses pembahasan revisi UU berjalan sesuai aturan.

Anggota Komisi III Arsul Sani mengatakan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan kembali menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap kinerja KPK setelah berlakunya UU KPK baru.

Jenis hak yang dilanggar, pertama hak untuk hidup yakni adanya korban jiwa. Kedua hak anak, kemudian atas kesehatan, hak memperoleh keadilan serta hak memperoleh rasa aman.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, tahun ini adalah tahun duka untuk KPK.

Pimpinan KPK Diskusi Perubahan UU Tipikor. Dalam diskusi tersebut KPK juga merilis kajian akademik serta usulan draf perubahan UU Tipikor yang dinilai lebih penting daripada revisi UU KPK.

Orang Tua Korban Meninggal Demo RUU di Kendari Curahkan Hati di KPK. Mereka mendatangi KPK untuk meminta dukungan dan keadilan agar para pelaku penembakan segera terungkap. Mereka juga mencurahkan hatinya di hadapan pimpinan KPK.

Saut Sebut Beberapa Pegawai Mundur Akibat UU KPK Baru. Menurut Saut, keluarnya para pegawai lembaga antirasuah akibat dari diberlakukannya UU nomor 19 tahun 2019 atas perubahan UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

Syarif menyebut pemberantasan korupsi sahabat investasi berdasarkan pencegahan yang dilakukan KPK.

Sidang Uji Materi Revisi UU KPK. Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan pendahuluan atas pengujian formil yang diajukan pemohon.

Hakim MK Kritik Banyaknya Kuasa Hukum Penggugat UU KK. Dia juga menyentil soal legal standing dari pemohon. Karena menurutnya, semakin banyak pemohon, maka kuasa hukum harus menjelaskan alasan legal standingnya.

Penggugat UU KPK Permasalahkan Anggota DPR Saat Pengesahan Banyak Tak Hadir. Dia pun menyinggung soal tidak kuorumnya anggota DPR dalam pembentukan UU 19 Tahun 2019 ini pada sidang paripurna pengesahan.

KPK Bakal Patuhi UU Hasil Revisi, Termasuk Soal Dewan Pengawas. Dewan pengawas sendiri nantinya dipilih oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Salah satu fungsi dewan pengawas nanti yang menyetujui atau tidaknya penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan barang yang dilakukan KPK.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang maish menyimpan harapan pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Situasi saat ini cukup relevan bagi Jokowi menerbitkan perppu KPK.

Fadjroel kemudian mengapresiasi 13 tokoh antikorupsi yang mengajukan uji formil UU KPK ke MK pada beberapa waktu lalu. Dia mempersilakan para tokoh tersebut menyampaikan argumentasi pada sidang uji materi.

Sebelumnya, dalam materi gugatannya, pemohon menyoalkan syarat pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK. Sejumlah syarat itu mengatur pimpinan KPK tidak pernah melakukan perbuatan tercela, memiliki reputasi yang baik, dan melepaskan jabatan struktural atau jabatan lain selama menjadi pimpinan KPK.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak menerima uji materi terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diajukan oleh 18 mahasiswa.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima uji materi terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Zico menyebut ada dua sikap MK yang patut dipertanyakan. Pertama, adanya panitera menghubunginya dan menyampaikan jadwal sidang dimajukan. Informasi itu dianggap aneh karena seseorang yang disebut Zico panitera menghubunginya melalui Whatsapp pada minggu pagi.