Revisi UU Pemilu
-
Politik •Tolak Revisi UU Pemilu, PKB Tegaskan Tak Niat Jegal Anies Baswedan"PKB masih terus mengkaji secara mendalam, tapi sejauh ini cukup sepakat Pilkada dilakukan 2024 agar semua kekuatan bangsa fokus mengatasi pandemi Covid dengan baik," ucap Daniel Johan.
-
Politik •Fahri Hamzah Minta UU Pemilu Jangan Sering Diubah
"Jadi menurut saya revisi UU Pemilu itu tidak terlalu penting," kata Fahri
-
Politik •UU Pemilu Diubah Lagi, Siapa Berkepentingan?
Untuk kesekian kalinya, Undang-Undang Pemilu akan diubah. Setelah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, Komisi II DPR kini tengah membahas draf RUU Pemilu. Isu utamanya adalah mengembalikan pilkada sesuai jadwal.
-
Politik •Gelora: Ambang Batas Parlemen 4% Saja Hanguskan 15,6 Juta Suara Rakyat
Menurut dia, dengan ambang batas parlemen 4 persen menghanguskan 15,6 juta pemilih di Indonesia. Apalagi, jika PT tersebut dinaikkan dari 4 persen menjadi 5 persen, maka suara pemilih rakyat Indonesia akan semakin banyak yang hangus.
-
Politik •PDIP Minta Pemerintah dan DPR Tak Perlu Buang Energi Ubah UU Pilkada Serentak
PDI Perjuangan menolak perubahan undang-undang terkait keserentakan Pilkada. Hal itu merespons normalisasi penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Sementara UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada mengatur Pilkada setelah 2020 akan digelar serentak nasional pada 2024.
-
Politik •PDIP Akui Ingin Pilkada Tetap Digelar Serentak 2024
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang mengatakan, pihaknya konsisten mendukung Pilkada dilakukan serentak di 2024.
-
Politik •PKB Minta Pilkada Digelar Serentak dengan Pemilu 2024
"Terkait pelaksanaan Pilkada serentak nasional, termasuk DKI, menurut saya harus tetap menggunakan skema UU No. 10 tahun 2016, yakni Pilkada serentak nasional dilaksanakan tahun 2024," ujar Luqman dalam keterangannya, Rabu (27/1).
-
Politik •Perludem Tolak Anggota KPU Keterwakilan Parpol di RUU Pemilu
"Ini salah satu yang dikhawatirkan jika partai menjadi penyelenggara pemilu. Independensi penyelenggara pemilu bisa terganggu," pungkas Khoirunnisa.
-
Politik •Inisiatif DPR, Draf RUU Pemilu di Baleg Hasil Kompromi Parpol di Senayan
Draf RUU Pemilu yang tengah diharmonisasi oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI adalah hasil kompromi keinginan sejumlah fraksi di DPR. Terutama terkait isu krusial seperti ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, hingga sistem Pemilu.
-
Politik •Draf RUU Pemilu Atur Keterwakilan Parpol dalam Komposisi Anggota KPU
Draf Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu mengatur komposisi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperhatikan keterwakilan partai politik. Aturan itu berlaku bagi anggota KPU RI hingga KPU provinsi dan kabupaten/kota.
-
Politik •Ditolak PAN-PPP, Komisi II Sebut RUU Pemilu Demi Tatanan Politik yang Stabil
"Semangat di kita itu, UU Pemilu ini kan ke depannya untuk berlaku jangka panjang, kita juga tidak mau ini semacam isu lima tahunan, setiap lima tahun revisi sesuatu yang belum kita uji berapa kali sudah kita revisi," jelas Saan kepada wartawan di DPR, Selasa (26/1).
-
Politik •Pimpinan Komisi II Sebut PDIP Ingin Pilkada Tetap Digelar Serentak 2024
Saan mengatakan PDIP hanya memberikan catatan tetapi tidak memaksakan agar Pilkada tetap digelar di tahun 2024.
-
Politik •PPP: UU Pemilu Tak Harus Selalu Direvisi Setiap Pemilu
"Kalau tidak revisi juga bagus. Jadi UU Pemilu tidak selalu direvisi setiap Pemilu," ujar politikus yang akrab disapa Awiek saat dihubungi, Selasa (26/1).
-
Politik •Anggota KPU Dukung Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah
Pramono mendukung pemisahan antara Pilpres, Pileg DPR RI, dan DPD RI sebagai Pemilu nasional dengan Pilkada, serta Pileg DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai Pemilu lokal atau daerah.
-
Politik •PAN Tolak Revisi UU Pemilu, PDIP Singgung Sikap Sesaat dan Isu Pinggiran
"Jangan terpana dengan bumbu-bumbu dan retorika persidangan. Proses masih panjang, jangan terperangkap sikap-sikap sesaat. Lobi-lobi politik terus berlangsung. Sinyal-sinyal aspirasi terus disampaikan," kata Hendrawan melalui pesan singkat, Senin (25/1).
-
Politik •Tolak Revisi, Ketum PAN Nilai UU Pemilu Masih Bisa Dipakai untuk 4 Kali Pemilu
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai, Undang-undang Pemilu yang berlaku masih bisa digunakan untuk tiga sampai empat kali Pemilu mendatang. Sehingga, menurutnya, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu tidak perlu dilanjutkan.
-
Politik •Ketum PAN Tolak Pembahasan Revisi UU Pemilu
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan pandangan partai menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Zulkifli mengatakan, Undang-undang tentang Pemilu belum saatnya direvisi. Meski begitu, PAN menghargai usulan fraksi di DPR untuk membahas RUU Pemilu.
-
Politik •Sekjen Hanura Protes RUU Pemilu: Diskualifikasi Partai Korup dalam Pemilu!
Pasek mengingatkan, jangan sampai aturan Pemilu hanya malah mempersulit suara sah rakyat terakomodir. Untuk itu, partai-partai berada di parlemen jangan sampai membuat aturan yang hanya mempersilakan dirinya sendiri berkompetisi, dan menghalangi partai lain untuk bergabung.
-
Politik •Komisi II DPR Targetkan Revisi UU Pemilu Selesai Dibahas Pertengahan 2021
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menargetkan revisi UU Pemilu selesai pada pertengahan tahun 2021.
-
Politik •Revisi UU Pemilu Harus Segera Dirampungkan, Menyangkut Kejelasan Pilkada 2022 & 2023
Revisi UU Pemilu harus segera dirampungkan untuk memberikan kepastian penyelenggaraan Pilkada pada 2022 dan 2023. Sebab berkaitan dengan anggaran Pilkada.