rokok ilegal

Langkah agresif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri dugaan penyalahgunaan pengurusan cukai rokok di Jawa Timur mengungkap praktik "beternak pita cukai" dan jaringan kejahatan ekon

Purbaya mengaku telah merampungkan proposal penambahan layer cukai rokok dan akan segera membawanya ke DPR.

Satpol PP Bangka mengambil langkah tegas melarang pedagang menjual rokok ilegal di wilayahnya. Penemuan rokok tanpa pita cukai ini merugikan negara dan mengancam kesehatan masyarakat, sehingga Satpol PP Bangka Larang Rokok Ilegal beredar.

Aliansi Mahasiswa Merah Putih (AMMP) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk transparan dan mengusut tuntas mafia cukai rokok ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah, khususnya di Jawa Timur, menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan

Bea Cukai Banyuwangi berhasil mengungkap peredaran 6,5 juta batang rokok ilegal di awal tahun 2026, berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah dan mengamankan empat tersangka.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji rencana penambahan layer baru pada struktur tarif cukai rokok, sebagai langkah strategis memerangi peredaran rokok ilegal dan menjaga keberlangsungan industri.

Penggagalan tersebut berawal dari kegiatan pemeriksaan yang dilakukan personel Lanal Mataram terhadap kendaraan yang keluar dari KMP Jambo XI.

Bea Cukai Langsa gencar edukasi masyarakat di Aceh tentang bahaya peredaran rokok ilegal dan konsekuensi hukumnya. Sosialisasi ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan penerimaan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, termasuk peran perusahaan rokok mekanik dan manual dalam manipulasi cukai.

Dalam operasi itu, petugas mengamankan satu unit kapal jenis pompong tanpa nama yang kedapatan mengangkut berbagai barang ilegal.

Bea Cukai Jayapura berhasil menyita 39.840 batang rokok ilegal senilai Rp59 juta dalam operasi gempur rokok ilegal, menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas peredaran barang ilegal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti maraknya peredaran rokok ilegal di Indonesia yang salah satunya dipicu oleh modus korupsi Bea Cukai, terutama terkait pengurusan cukai palsu.

Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) khawatir penambahan layer cukai rokok dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi 8 persen karena berisiko memperluas akses rokok bagi generasi muda.

Bea Cukai Maluku bersama Kanwil Bea Cukai Banten dan Jayapura berhasil menggagalkan peredaran lebih dari sejuta batang rokok ilegal lintas wilayah, mencegah potensi kerugian negara yang signifikan.

Guru Besar FKM UI Ede Surya Darmawan menilai rencana penambahan layer cukai rokok oleh Kementerian Keuangan justru berpotensi memperkuat budaya merokok di masyarakat, bukan mengurangi.

Industri hasil tembakau (IHT) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera menerapkan tarif cukai rokok khusus guna mendorong legalitas dan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) menyoroti kebijakan penambahan layer cukai rokok yang dinilai kontradiktif dengan target penurunan stunting nasional, berpotensi memperluas konsumsi rokok di kalangan prasejahtera.

CHED ITB Ahmad Dahlan menyoroti rencana penambahan layer cukai rokok, menilai tidak sejalan dengan RPJMN 2025-2029 dan berpotensi memperburuk masalah kesehatan masyarakat.

Kantor Bea Cukai Tegal terus mengintensifkan Operasi Gempur Rokok Ilegal di wilayah eks Keresidenan Pekalongan untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai yang masih tinggi dan merugikan negara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut tiga terdakwa kasus Tuntutan Rokok Ilegal di Palembang dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda miliaran rupiah, menunjukkan keseriusan penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai.